Tipikor Periksa Staf DPRD Bulukumba, Terkait Dugaan Mark Up Perjalanan Dinas – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Tipikor Periksa Staf DPRD Bulukumba, Terkait Dugaan Mark Up Perjalanan Dinas

ilustrasi int
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Sejumlah Staf Administrasi DPRD Kabupaten Bulukumba diperiksa penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bulukumba. Pemeriksaan terkait dugaan mark up pembayaran hotel perjalanan dinas tahun anggaran 2017.
Kapolres Bulukumba, AKBP M Anggi Naulifar Siregar mengatakan, kasus itu masih dalam pemeriksaan saksi dan pihaknya belum bisa mempublis hasil sejauh ini. Pemeriksaan terus dikembangkan.
“Indikasinya mark up pembayaran hotel, ini pengembangan terus. Ancaman belum bisa kita sebutkan nanti kalau sudah ada hasilnya,” ujarnya saat ditemui di gedung DPRD Bulukumba usai sosialisasi LHKPN, Selasa 20 Maret.
Sekretaris DPRD Kabupaten Bulukumba, Daud Kahal, membenarkan pemeriksaan sejumlah staf DPRD. Staf memenuhi panggilan Tipikor untuk menyampaikan sejumlah bukti administrasi perjalanan dinas DPRD Bulukumba. Selama bukti-bukti administrasi yang diminta oleh Tipikor bisa dipenuhi, maka tidak akan terjadi temuan yang berujung korupsi.
“Pemanggilan ini biasanya berdasarkan adanya laporan yang ditindak lanjuti oleh Polisi. Tapi ini kan setiap tahun biasanya ada pemanggilan, sama seperti 2016 lalu, selama bukti disetor sesuai permintaan, maka tidak ada masalah,” Kata Daud.
Terpisah Direktur Kopel Bulukumba, Muhammad Jafar berharap, pamanggilan ini semoga menjadi langkah awal untuk membongkar penyelewengan anggaran di DPRD terlebih dugaan perjalanan fiktif DPRD. Untuk mengawal pemeriksaan ini, kopel juga minta polres transparan dalam proses pemeriksaan terhadap staf DPRD untuk menjamin proses berjalan tanpa intervensi dan kepentingan kelompok tertentu.
“Pemeriksaan yang transparan akan menjauhkan publik dari prasangka prasangka buruk. Ini juga akan mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian dalam membongkar dugaan korupsi,” tegasnya.
Perjalanan dinas yang diduga kuat ada yang fiktif, ungkap Jafar, saat bimtek di Semarang pada tanggal 13-16 April 2017 lalu. Pasalnya kegiatan bimtek tersebut selain diikuti 40 anggota DPRD, juga ikut staf DPRD serta tenaga ahli fraksi.
Agenda di Semarang diikuti 40 anggota DPRD, sementara ada beberapa anggota DPRD yang berada di tempat lain karena mengikuti agenda partai maupun agenda lainnya. Dalam perjalanan itu menghabiskan anggaran sekira Rp 600 juta.
“Ini baru satu perjalanan dinas, masih banyak perjalanan dinas lainnya,” tambah Jakfar. (jar/man/b)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!