Penyidik Tipikor Telusuri Indikasi Pelanggaran Siskeudes – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Penyidik Tipikor Telusuri Indikasi Pelanggaran Siskeudes

Admin kabupaten di DPMPD Bulukumba menunjukkan aplikasi Siskeudes yang digunakan pemerintah desa dalam pelaporan keuangan.
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO. ID  — Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bulukumba melakukan pemeriksaan terkait indikasi penganggaran Sistem Aplikasi Keuangan Desa (Siskeudes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Bulukumba. Siskaudes merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) yang diperuntukkan bagi kebutuhan pengelolaan keuangan desa.
Kapolres Bulukumba, AKBP Anggi Naulifar Siregar mengatakan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Pemeriksaan dilakukan sejak pekan lalu, sejumlah pihak telah dipanggil untuk memberikan keterangan. “Ia ada, lagi diperiksa. Takut salah, nanti dipelajari lagi,” jawabnya.
Siskeudes merupakan aplikasi dalam rangka mendukung penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aplikasi diluncurkan pada 2015 lalu. Di Bulukumba dikenalkan pada 2016 lalu.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Andi Uke Indah Permatasari yang dikonfirmasi membenarkan pemeriksaan Siskeudes untuk 2016 dan 2017. Sejauh ini pihaknya hanya menyiapkan laporan pertanggungjawaban.
“Sudah klarifikasi,” jawabnya saat ditanya pemanggilan dari penyidik tipikor.
Andi Uke yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis, 22 Maret 2018 menjelaskan, Siskeudes merupakan kewajiban bagi desa terkait laporan keuangan. Hal tersebut sesuai surat edaran Mendagri tahun 2015. Kemudian surat edaran KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Nomor:B.7508/01-16/08/2016, yang dikeluarkan pada 31 Agustus 2016, perihal imbauan terkait pengelolaan keuangan desa. Pada poin ke dua memahami dengan baik dan menggunakan Siskeudes yang dikembangkan BPKP bekerja sama dengan Kementrian Dalam Negeri.
Aplikasi Siskeudes 2016 di Bulukumba, jelas Andi Uke dilakukan dengan tiga tahap, yakni pengenalan, pengimputan LPj, dan pertanggungjawaban dalam bentuk bimbingan teknis (bimtek) di Makassar. Narasumber dibayarkan melalui APBD 2016 dan untuk 109 desa anggaran melalui dana desa dalam bentuk perjalanan dinas senilai Rp 6 juta untuk masing-masing desa.
Uraian dari perjalanan dinas tersebut Rp 1,5 juta untuk uang saku peserta, Rp 4,3 juta untuk hotel selama tiga kali bimtek dengan 10 hari. “Hotelnya itu tahap pertama 4 hari 3 malam, tahap selanjutnya 2 hari, dan terakhir 4 malam 3 hari juga jadi totalnya itu 10 malam. Itu dalam setahun,” jelasnya.
Sedangkan penggunaan aplikasi Siskeudes dilaksanakan pada 2017. Kegiatan dalam bentuk evaluasi dilaksanakan untuk dua semester di Makassar. Anggaran untuk evaluasi dalam bentuk perjalanan dinas desa melalui anggaran dana desa Rp 4 juta perdesa dengan uraian Rp 2 juta sekali kegiatan. Uraiannya Rp 800 ribu untuk uang saku peserta dan Rp 1,2 juta untuk hotel 3 malam.
“2017 itu kita share cost 4 jam APBD dan 10 jam desa,” tambahnya.
Jika ditotal anggaran untuk dua tahun Rp 1.090.000.000 dengan uraian Rp 654.000.000 di 2016 dan Rp 436.000.000. Di tahun 2016 untuk pembayaran hotel Rp 490.500.000 dan uang saku Rp 163.500.000. Tahun 2017 untuk pembayaran hotel Rp 130.000.000 dan uang saku Rp 87.200.000 sisanya Rp 218.000.000 untuk share cost pemateri dan biaya lainnya.

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!