Panwaslu Panggil Ketua BK DPRD, Dugaan Keterlibatan Pada Kampanye Cagub – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Panwaslu Panggil Ketua BK DPRD, Dugaan Keterlibatan Pada Kampanye Cagub

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID  — Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bulukumba menjadwalkan pemeriksaan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Bulukumba, Muhammad Jufri. Pemeriksaan terakait dugaan keterlibatannya pada kampanye salah satu pasangan calon gubernur (cagub) Sulsel beberapa hari lalu di Bulukumba.
Komisioner Panwaslu Bulukumba, Bakri Abubakar mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap Jufri guna melakukan klarifikasi atas dugaan ikut kampanye ke salah satu paslon. Pemanggilan berdasarkan laporan warga dan hasil temuan pengawasan panwas sendiri.
“Kita sudah panggil, kita tunggu dia (Jufri, red) datang. Kita mau klarifikasi soal ikut kampanye ke salah satu paslon,” ujar Bakri, di kantor Panwaslu Bulukumba kemarin.
Menurut Bakri, dalam UU No.10/2016 tentang Pilkada, jelas mengantur setiap pejabat boleh ikut kampanye jika mengantongi izin cuti dari pimpinan lembaga. Namun terkadang pejabat negara tidak mempedulikan hal ini, padahal izin cuti tersebut sangat sedernaha.
“Di Bulukumba, kita memang awasi ketat kaitannya dengan kampanye, kalau pejabat harus ada izin cuti,” katanya.
Dia menjelaskan, pejabat bisa dipidana jika menggunakan fasilitas negara, seperti mobil dinas dan menyalahgunakan kewenangan program kegiatan saat kampanye. Ketentuan ini berdasarkan di UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga dia berharap pejabat negara mematuhi aturan yang berlaku. Misalnya, jika ingin ikut kampanye maka harus ada izin cuti tiga hari sebelum kampanye.
“Sudah ada data-data kita hasil pengawasan soal kaitannya ikut kampanye. Kita tindaklanjuti dan memberikan klarifikasi soal kebenarannya,” jelasnya.
Selain ketua BK, Panwaslu Bulukumba juga sedang menelusuri dugaan wakil ketua DPRD, Andi Zulkarnaen Pangki yang ikut kampanye salah satu pasangan cagub beberapa waktu lalu. Panwaslu berharap sebagai ketua BK, Jufri sebaiknya memberikan contoh yang baik bagi anggota dewan lainya. Sebab BK berposisi sebagai penegak aturan dan maruah parlemen.
Dikonfirmasi, Muhammad Jufri mengaku telah menerima undangan klarifikasi dari Panwaslu Bulukumba. Namun menurutnya,  yang dasar hukum Peraturan Bawaslu No. 14/2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pilkada yang disangkakan kepadanya tidak tepat. Dia beralasan saat ini masih tahapan kampanye.
“Seharusnya di situ peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kampanye, dari dasar pemanggilan saja itu salah,” tegasnya.
Menurutunya aturan terkait pelanggaran kampanye diatur secara teknis dalam Peraturan Bawaslu No. 12/2017, turunan dari PKPU No. 4/2017 tentang Kampanye Pilkada. Melihat dasar pemanggilannya, Jufri menilai Panwaslu Bulukumba tidak cermat, karena tidak ada ucapan sumpah dan lainnya dalam klarifikasi.
“Saya jawab yang dipertanyakan saja. Jangan sampai tidak tahu asas dia berikan semacam pertanyaan yang sebenarnya di luar konteks dugaannya,” katanya.
Lebih jauh Jufri menjelaskan, aturan yang mengharuskan pejabat negara cuti sebelum memasuki tahapan kampanye dimaksud apabila terdaftar sebagai tim seperti yang diatur dalam PKPU. Namun kehadiran dirinya di lokasi kampanye salah satu pasangan cagub bukan memenuhi undangan, dan saat itu di malam hari.
“Betul status anggota DPRD, tapi saya bukan memenuhi undangan, saya setiap hari dan hampir tiap Minggu datang (ke lokasi kampanye di Rilau Ale). Apalagi alatku yangl dipakai di situ,” pangkasnya. (Anjar)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!