Soal Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif, Ini Penjelasan DPRD – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Soal Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif, Ini Penjelasan DPRD

Ketua DPRD Bulukumba, H. Andi Hamzah Pangki didampingi Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Hj. Andi Murniati Makking saat melakukan konfrensi pers terkait dugaan perjalanan dinas fiktif 2017 di Semarang. konfrensi pers digelar di gedung DPRD, Selasa, 27 Maret 2018.
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID  — Dugaan pejalanan dinas fiktif anggota DPRD Bulukumba terus bergulir. Ketua DPRD Bulukumba, H. Andi Hamzah Pangki langsung menggelar konferensi pers, Selasa 27 Maret di Gedung DPRD Bulukumba, menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya.
Didampingi Wakil Ketua II DPRD Bulukumba, Hj. Andi Murniati Makking, Hamzah Pangki membantah tudingan yang dilancarkan Komite Pemantau Legislatif (Kopel). Menurutnya, perjalanan dinas ke Semarang pada 2017 lalu hanya diikuti 31 anggota DPRD Bulukumba.
Hamzah Pangki menjelaskan, perjalanan dinas yang dilaporkan akan ke Semarang sepekan sebelum pemberangkatan 40 anggota DPRD. Namun sehari sebelum keberangkatan DPRD menerima surat dari Partai Gerindra meminta Fraksi Gerindra mengikuti rapat di Jakarta, sehingga legislator yang berangkat sesuai dengan surat tugas hanya 31 orang.
“Jadi empat anggota DPRD dari Gerindra itu tidak berangkat ke Semarang untuk bimtek itu,” katanya.
Terkait pemeriksaan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bulukumba, lanjut Hamzah Pangki, sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) No. 120/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Dalam aturan tersebut pembayaran hotel untuk pimpinan DPRD bisa Rp 6 juta-Rp 8 juta, sedangkan anggota DPRD berkisar Rp 1,5 juta.
“Yang diperiksa menyangkut bill hotel. Dalam aturan terbagi dua kategori, bupati, wakil bupati, dan pimpinan DPRD. Kategori lainnya sekda dan anggota DPRD. Kami tidak mungkin keluar dari perbup yang ada,” jelasnya.
Terkait diamnya pimpinan DPRD sejak isu tersebut mencuat, Hamzah mengaku telah sepakat informasi tidak terpusat di ketua, tapi seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD secara kolektif. Apalagi politikus Golkar ini baru pulang menunaikan ibadah umrah.
Politikus Golkar ini menjelaskan, anggaran perjalanan dinas DPRD tergantung legislasinya. Di luar provinsi untuk anggota DPRD berkisar Rp 9 juta, sedangkan untuk pimpinan berkisar DPRD Rp 12 juta. Anggaran itu include dalam pembelian tiket dan pembayaran hotel.
Perjalanan dinas anggota DPRD, kata Hamzah, diatur dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) No. 133/2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas. Dalam aturan tersebut, perjalanan dinas DPRD maksimal enam kali dengan tiga perjalanan dinas di luar provinsi dan tiga perjalanan dinas di dalam provinsi. Namun tahun 2017 DPRD Bulukumba hanya melakukan lima kali perjalanan dinas.
Merekayasa SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas), lanjut Hamzah, tidak mudah dilakukan, apalagi perjalanan dinas dipantau Mendagri. Ditambah lagi dengan sistem e-KTP yang tidak memungkinkan adanya manipulasi data (manifes) penumpang, data perjalanan juga terkoneksi dengan BPK.
Sementara itu, Sekertaris Fraksi Gerindra, H Patudangi yang dikonfirmasi membenarkan keberangkatan legislator dari Partai Gerinda ke Jakarta dalam rangka rapat koordinasi membahas pilgub DKI Jakarta. Hal tersebut menurutnya telah dikonfirmasi ke Kopel Bulukumba secara lisan.
“Saya ke Jakarta bukan ke Semarang. Ini sudah saya klarifikasi sama Pak Andi Nain (Andi Zulkarnain Pangki, wakil ketua DPRD Bulukumba) di depan Kopel (direktur Kopel Bulukumba, Jafar) saat HUT KIPP (Komisi Informasi Pelayanan Publik),” jelasnya.
Terkait informasi yang menyorot DPRD Bulukumba melalui Kopel Bulukumba, Patudangi mengaku hal tersebut wajar sebagai bentuk pemantauan. “Hanya saja sorotan diperkuat dengan data,” imbuhnya.(jar/man/b)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!