Kadis PUPR: Jembatan Bialo Tidak Bermasalah – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Kadis PUPR: Jembatan Bialo Tidak Bermasalah

REPORTER: RAKHMAT FAJAR
BULUkUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Muh. Amry menegaskan, proyek pembangunan Jembatan Bialo tidak bermasalah. Megaproyek senilai Rp 10 miliar di tahap pertama itu diyakininya tak berimplikasi hukum.
Kepada RADAR SELATAN, Amry beralasan, seluruh proseS pekerjaan mulai tahap perencanaan hingga pekerjaan dilakukan sesuai aturan dan mekanisme perundang-undangan. Adapun pemberlakuan denda lantaran pekerjaan terlambat, pada dasarnya tak dapat dijadikan alasan hingga melahirkan prespektif dugaan pelanggaran dalam proyek tersebut.
Menurutnya, pemberlakukaan denda kepada rekanan juga telah diatur dalam kontrak. “Dan keterlambatan pekerjaan ini bukan karena kesengajaan tetapi dipengaruhi kondisi alam yang tidak bisa dihindari dan hal lain yang di luar kendali kita. Kondisi cuaca tentu akan berpengaruh pada proses waktu  pekerjaan,” jelasnya.
Mantan Kabag Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Bulukumba ini menambahkan, persoalan tersebut juga telah masuk dalam ranah pembahasan Gakum. Jika terdapat persoalan dalam suatu pekerjaan terlebih awal di koordinasikan, itu pula dikuatkan dengan MoU antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan dan Polri.
Selain itu, soal jalan menuju lokasi proyek yang juga dituding cepat rusak, diakuinya tidak incloud dengan proyek jembatan. Menurutnya pembukaan jalan hanyalah akses untuk digunakan jalur kendaraan pengangkut material ke lokasi.
“Perencanaanya sudah matang, ini kan belum selesai baru tahap pertama, dan akan dilanjutkan tahap selanjutnya tegantung kemampuan anggaran daerah,” katanya.
Amry juga mambantah pihaknya tak kooporatif dalam pemeriksaan yang dilakukan Unit Tipikor Polres Bulukumba. Pada dasarnya, pihaknya telah memberikan klarifikasi atas proyek jembatan tersebut. Meksi begitu, pihaknya mendukung langkah kepolisan yang turut melakukan penyelidikan dalam rangka memastikan berjalannya proses pekerjaan proyek agar tak berimplikasi hukum.
“Kalau kita salah kita siap disanksi. Kita tidak mungkin mau main-main dengan anggaran negara, mana berani kita neko-neko,” tegasnya.
Sementara itu, Kanit Tipikor Polres Bulukumba, Aipda Muh. Ali mengatakan, dalam kasus pihaknya belum bisa mengambil upaya paksa untuk mendatangkan PPK dan pihak terkait. Apalagi kasus tersebut belum masuk ranah penyelidikan, masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).
“Kita pelajari dulu perkembangannya, yang pasti kasus ini masih dalam tetap pantauan kita,” kuncinya. (*)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!