101 Pejabat di Bulukumba Belum Masukkan LHKPN – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

101 Pejabat di Bulukumba Belum Masukkan LHKPN

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID  — Sebanyak 101 dari 216 pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba belum memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Padahal berdasarkan petunjuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyerahan laporan terakhir pada 31 Maret 2018, pukul 00.00 Wita melalui e-Filing.
Kasubag Pemberitaan dan Kerja Sama Pers Setdakab Bulukumba, Andi Hidayatullah menjelaskan, ada beberapa faktor yang menjadi kendala pelaporan 101 pejabat tersebut, di antaranya beralasan faktor jaringan di masa akhir pelaporan. Penggunaan Application Service Provider (ASP) yang meningkat membuat aplikasi down sehingga pendaftaran sempat error.
“Salah satu faktornya jaringan karena diinjury time penggunaan aplikasi se Indonesia,” jelasnya ditemui di Media Center Kantor Daerah Bulukumba, Senin, 2 April.
Wajib lapor dari 216 pejabat yang dimaksud, lanjut Andi Ullah, yakni bupati, wakil bupati, sekda, pejabat eselon II dan eselon III. Pelaporan LHKPN sesuai sosialisasi KPK di Gedung DPRD beberapa waktu lalu diatur dalam UU No. 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali sebelumnya mengatakan, Pemkab Bulukumba telah berupaya memudahkan pelaporan LHKPN pejabat. Salah satunya dengan membentuk posko di sekretariat Bagian Hukum untuk menuntun pejabat eselon III ke atas mengisi format LHKPN. Hingga batas waktu yang disiapkan dan laporan tidak dipenuhi akan ditindak tegas, dengan langkah awal melakukan evaluasi.
“Apa alasannya sampai tidak dilaporkan padahal ini sudah dimudahkan tidak seperti saya menjabat sebelumnya itu harus fotocopy. Akan kita tindak tegas apalagi yang eselon II bisa saya copot itu,” katanya kepada media.
Pada Sosialisasi LHKPN KPK di Gedung DPRD Bulukumba pada 20 Maret lalu, Koordinator Wilayah Sulawesi Selatan Unit Supervisi Pencegahan Deputi Pencegahan KPK RI, Dwi Aprilia Linda mengatakan, sosialisasi LHKPN ini salah satu bagian dari upaya pencegahan korupsi. Sebagai penyelenggara negara, para pejabat diwajibkan menyampaikan LHKPN apa adanya, meski hartanya minus sekalipun.
Selain Sosialisasi LHKPN, Dwi Aprilia menuturkan jika kunjungannya ke Bulukumba juga dalam rangka melakukan monitoring evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam rencana aksi tersebut, lanjut Dwi ada beberapa klasifikasi yang harus didorong pemerintah daerah yaitu pertama melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang lebih transparan akuntabel melalui e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi.
Kedua adalah mendorong Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui perizinan elektronik, Ketiga mendorong pengadaan barang dan jasa yang berbasis elektronik atau LPSE yang bebas dari intervensi siapa pun.
Keempat lanjut Dwi adalah implementasi pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) berbasis kinerja sebagai bentuk reward kepada aparatur yang memiliki kinerja yang bagus dan menghindari melakukan praktek mendapatkan uang dengan cara korupsi. Terakhir adalah pengawasan dan kontrol dalam pengelolaan dana desa serta penguatan dan peningkatan SDM aparatur. (*)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!