Kisruh Lahan Pasar Bontotangnga, Pemda Dinilai Gagal Administrasi – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Kisruh Lahan Pasar Bontotangnga, Pemda Dinilai Gagal Administrasi

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Bulukumba dinilai gagal administrasi dalam kisruh lahan Pasar Bontotangnga. Pemda justru mengklaim atas kepemilikan lahan meski tak diperkuat bukti administrasi.

 

 

Hal itu disampaikan Agus Salim Kuasa Hukum keluarga Doggeng, warga yang mengklaim pemilik lahan.

 

 

Agus Salim Saleh menjelaskan, dalam persoalan ini pihaknya menilai pemda tak menunjukkan sikap sebagai pelayan  masyarakat lantaran tak komitmen dalam memenuhi janji ganti rugi lahan.

 

 

Dari dua hektare lahan tukar guling yang dijanjikan oleh pemerintah, baru setengahnya dipenuhi.

 

 

“Yah memang tidak ada bukti administrasi yang menguatkan atas perjanjian tukar guling pada tahun 1960 silam. Tapi saksi dan pemerintah setempat secara turun temurun mengetahui adanya kesepakatan itu. Yang keliru, kenapa tidak ada inisiatif pemerintah melengkapi administrasi pada saat perjanjian itu, kan pemerintah yang lebih paham,” paparnya.

 

 

Olehnya, ia berharap pada persoalan ini Pemkab menunjukkan itikad baik tanpa melakukan pembodohan dan janji yang tak kunjung berujung kepada masyarakat. Menurutnya jika persoalan ini dibicarkaan dengan jalan musyawarah mufakat maka akan melahirkan solusi. Selain itu, ia meminta agar Pemkab segera menggantikan lahan satu hakter yang belum di penuhi, adanya penyegelan lahan pada pasar Bontotangnga adalah buntut ketidakpastiaan Pemkab Bulukumba.

 

 

“Memang aturannya ganti rugi bisa dilakukan pemkab kalau ada putusan pengadilan. Tapi kan ini bukan sengketa, status kepemilikan lahan ini kan milik kliem saya. Saya juga melihat Pemkab tidak beres dalam menginventaris asetnya, karena kerap dilakukan sembunyi-sembunyi, dibuatlah admitrasi yang tak berdasar, yang kemudian baru belakangan ada yang menuntut. Itu karena apa? karena pemerintah tak serius menempuh jalan musyawarah dulu, khususnya menghadirkan seluruh pihak yang terkait”paparnya.

 

 

Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto menjelaskan,  dalam kasus Pasar Bontotangnga, persoalan dimulai dari tanah yang belum bersertifikat atas nama aset pemda.

 

 

Namun kemudian karena kebutuhan pembangunan pasar, Kepala Desa Bontotangnga memberikan jaminan bahwa lahan pasar tersebut bebas dari klaim masyarakat.

 

 

Mengacu dari garansi itu maka pengajuan proposal pembangunan Pasar Bontotangnga dilanjutkan ke kementerian. Hanya saja dalam perjalanan pembangunan pasar, ada pihak yang mengklaim pemilik lahan.

 

 

“Hasil mediasi saya pada rapat pertama menyampaikan bahwa kalau memang ada bukti yang kuat bahwa proses tukar gulingnya masih belum diselesaikan, maka kewajiban kita untuk menyelesaikan itu. Kita akan cari jalan agar ada resolusi atas konflik tersebut sambil meminta agar keluarga yang mengklaim tidak menahan pembangunan Pasar Bontotangnga,” harapnya.

 

 

 

Meski begitu, Tomy Satria Yulianto menilai status Pasar Bontotanganga masih aset pemda lantaran selama ini sudah berlangsung proses jual beli. Sehingga, pihaknya tak bermasalah jika persoalan ini dibawah ke ranah hukum dalam rangka memberikan kepastian hukum.

 

 

“Kita tetap meminta agar pasar itu dioperasionalkan. Saya sudah meminta asisten II dan asisten 1 untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Jika ada pihak yang melakukan pemagaran, itu kategori penyerobotan,” pungkasnya. (Fajar RFR)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!