Terkait Kisruh Kepimilikan Lahan SLB, Pemkab Akan Dilaporkan ke Polda – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Terkait Kisruh Kepimilikan Lahan SLB, Pemkab Akan Dilaporkan ke Polda

REPORTER: RAKHMAT FAJAR
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID  — Warga yang mengklaim ahli waris pemilik lahan Sekolah Luar Biasa (SLB) Bulukumba, Junaidi mengancam akan melaporkan Pemkab Bulukumba ke Polda Sulsel. Laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran prosedur dan penyerobotan lahan yang dilakukan aparat Satpol PP.
Kepada RADAR SELATAN, Junaidi mengaku tidak terima dengan tindakan Satpol PP membuka segel SLB yang sengaja dipasang tanpa konfimasi kepada pihaknya. Apalagi tindakan tersebut bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya Satpol PP juga melakukan pembukaan segel SLB secara paksa pada Desember 2017 lalu.
“Ini sudah kedua kalinya. Pada Desember 2017 lalu saya sudah lapor ke Polres Bulukumba. Tapi kali ini saya akan laporkan ke polda,” tegasnya.
Menurut Junaidi, tidak ada alasan bagi pemkab tidak melakukan ganti rugi atas lahan yang diakui milik orang tuanya. Bukti kepemilikan lahan yang dimiliki pihaknya menjadi alasan kuat menuntut ganti rugi.
Menanggapi permintaan pemkab agar persoalan tersebut diselesaikan di tingkat pengadilan, menurut Junaidi, gugatan bisa dilakukan jika ada pihak lain yang memiliki dokumen kepemilikan yang sama. “Untuk apa kita tempuh itu, kan kita miliki alas bukti dan itu diperkuat dengan hasil ukur yang dilakukan BPN,” paparnya.
Terpisah, Kepala Satpol PP dan Damkar Bulukumba, A Baso Bintang yang dimintai keterangan terkait persoalan tersebut enggan berkomentar banyak. “Kita bekerja atas dasar surat perintah,” singkatnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto menjelaskan, persoalan tersebut sebenarnya telah jelas penyelesaiannya. Dari hasil mediasi yang melibatkan BPN yang melakukan pengukuran ulang diketahui lahan yang diklaim bukan di areal SLB.
“Jelas juga opsi lainnya, kalau yang menuntut tidak puas dengan proses mediasi tersebut silahkan ajukan gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Hadir dalam mediasi termasuk kapolres secara langsung, kepala BPN pada tahun lalu. Jadi menurut saya tinggal penegakan hukumnya saja jika masih ada upaya yang dilakukan di luar proses mediasi yang telah dilakukan selama ini,” tegasnya. (*)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!