Tunggu Pemeriksaan BPK, Kepala Sekolah Baru Segera Dilantik – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Tunggu Pemeriksaan BPK, Kepala Sekolah Baru Segera Dilantik

Bupati Bulukumba, AM Sukri A Sappewali
REPORTER: RAKHMAT FAJAR
BULUKUMBA, RADAR SELATAN CO.ID — Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali, menegaskan akan segera melantik pejabat kepala sekolah baru dalam waktu dekat ini. Pejabat yang dilantik akan mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah maupun saat ini masih diisi pelaksana tugas.
Hal ini diungkapkan Sukri saat dikonfirmasi terkait banyaknya sekolah di tingkat sekolah dasar (SD) dan SMP yang kekosongan pejabat kepala sekolah. Menurutnya, belum dilakukannya pelantikan pejabat defenitif karena terkait penggunaan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) tahun anggaran 2017.
Proses pemeriksaan perganggungjawaban, kata Sukri, masih dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski belum ditemukan adanya masalah, namun pemkab masih menunggu pemeriksaan lanjutan yang dijadwalkan pada Mei mendatang.
“Ini (pelantikan, red) tertunda akibat pertanggungjawaban. Laporan itu  harus dituntaskan pejabat lama, dan alhamdulillah masalah dana BOS sudah diperiksa BPK,” terangnya.
Sukri mengaku, saat ini seluruh nama calon pejabat kepala sekolah telah digodok Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat). Setelah seluruh proses pemeriksaan dana BOS oleh BPK rampung, maka pelantikan pejabat kepala sekolah segera dilakukan.
“Nama-nama  sudah siap dan sudah digelar oleh panitia jabatan. Jadi laporan sudah selesai, tidak ada masalah, nanti yang kasek baru diperiksa pembukuannya. Insyaallah secapatnya kita definitifkan sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangki menilai, kekosongan pejabat kasek defenitif akan berdampak pada pengambilan kebijakan di sekolah. Kondisi tersebut tentu juga akan berpengaruh pada pelaksanaan program dan kegiatan belajar mengajar.
”Jangan biarkan anak berjalan tanpa bapak. Jangan biarkan institusi berjalan tanpa pemimpin. Masih banyak Plt., (pelaksana tugas) dan kepala sekolah yang sudah berkahir masa periodenya. Padahal anak-anak akan menghadapi ujian sementara sesuai aturan bahwa yang berhak menandatangani ijazahnya adalah kepala sekolah definitif. Ini harus diperhatikan pemkab,” tegasnya.
Dari data yang diperoleh, Hamzah menjelaskan, saat ini terdapat sekira 30-an sekolah di tingkat SD dan SMP dipimpina kepala sekolah defenitif. “Kami mendorong untuk segera dipercepat penentuan dan penempatan para kepala sekolah melalui SK difenitif. Kan calon kepala sekolah yang sudah cakep nasional sudah siap menanti untuk ditetapkan atau diangkat menjadi kepala sekolah sesuai aturan dan mekanisme yang ada,” harapnya. (*)
—-

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!