Haering Proyek Papan Panjat Tebing, DPRD Tunggu Aspirasi Warga – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Haering Proyek Papan Panjat Tebing, DPRD Tunggu Aspirasi Warga

arena panjat tebing yang berlokasi di GOR, hanya menyisahkan rangkanya saja
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID  — Proyek wall climbing (papan panjat) yang diduga bermasalah tersebut bergulir. Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangki mengaku menunggu aspirasi masyrakat untuk mengambil sikap.
Kepada RADAR SELATAN, Hamzah mengaku sejauh ini belum ada laporan atau pun keberatan tertulis dari masyarakat atau kelompok tertentu terkait protes proyek tersebut. Namun masalahnya, proyek tersebut dianggarkan pada APBD 2016.
“Anggaran pemeliharaannya sudah habis yang lima persen. Soal hearing, iya nanti kita lihat karna belum ada surat aspirasi masuk.  Masalahnya karena pekerjaan sudah selesai tahun 2016,” ujarnya dihubungi, kemarin.
Politikus Golkar ini menerangkan, program senilai Rp 280 juta tersebut diusulkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) yang kala itu masih berada dalam satu naungan instansi. “Itu program dari Disdikpora sebelum dipisah,” tutupnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bulukumba, Ahmad Januaris yang dikonfirmasi enggan berkomentar banyak terkait proyek tersebut. Namun menurutnya, proyek tersebut kini menjadi kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
“Programnya kalau tidak salah di Pemuda Olahraga, tapi pelaksananya saya tidak tau karena bukan di Dikbud. Intinya saya tidak tahu persisnya proyek tersebut, jadi tidak bisa saya menanggapi,” singkatnya.
Sebelumnya, Kadispora Bulukumba, A Asrar Amir dan Kabag Umum Setdakab, A Gatot saling lempar terkait penganggung jawab proyek tersebut. Menurut Asrar, proyek tersebut milik Bagian Umum Setdakab Bulukumba. Meski begitu, pemanfaatannya tetap dikembalikan ke Dispora sebagai pengelola.
“Itu proyek Bagian Umum, tapi kami di Dispora yang memanfaatkan. Kan itu sarana olahraga dan kita sebagai instansi yang menaungi olahraga. Tidak salah kalau ada pihak yang menangapi bahwa ini proyek kami. Tapi perlu kami klarifikasi, ini bukan kita yang kerjakan tapi Bagian Umum waktu itu Disdikpora masih satu (naungan),” jelasnya, Kamis 12 April 2018.
Asrar mengakui sarana alahraga tersebut tidak bisa difungsikan karena kondisinya yang rusak. Dia berharap ada pembenahan agar dapat dimanfaatkan para atlet untuk latihan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah (Porda). Apalagi belum lama ini atlet panjat tebing Bulukumba berhasil menorehkan prestasi membanggakan di Porda Sinjai.
“Kalau Inspektorat turun memeriksa, yah silahkan saja kan ranahnya mereka. Intinya proyek itu bukan kami yang kerjakan tapi pemanfaatanya kami yang kelola,” tegasnya.
Sementara itu, A Gatot yang dikonfirmasi juga membantah proyek tersebut program Bagian Umum Setda, tapi Disdikpora tahun 2016 lalu sebelum dipecah menjadi dua instansi. Sebagai ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kabupaten Bulukumba, dia membantah papan panjat tebing tersebut tidak bisa digunakan.
Dia mengaku pihaknya sengaja membongkar papan panjatnya untuk diganti. “Disdikpora dulu 2016 lalu. Keliru itu, karena masih Disdikpora,  belum terpisah dengan Dispora. Bukan Bagian Umum yang punya proyek. Sengaja saya suruh bongkar dulu itu papannanya daripada tambah hancurki. Nanti saya suruh pasang kembali kalau mau dipake latihan pada saat mau porda bulan sembilan (September, red), kebetulan saya ketuana FPTI. Bukan kayu tapi multipleks namanya,” dalihnya.
Dugaan kesalahan konstruksi proyek tersebut pertama kali diungkap Ketua Komisi D DPRD Bulukumba, Muhammad Bakti yang mencurigai adanya penyalahgunaan anggaran pada proyek tersebut. Pasalnya, belum genap setahun sarana olahraga tersebut sudah rusa dan tidak dapat dimanfaatkan sama sekali.
“Setelah saya turun memantau langsung ternyata memang kondisinya sangat memperhatinkan. Bahkan sudah hampir habis platnya (dindingnya). Makanya proyek ini memang harus diusut jangan sampai buang-buang anggaran,” kata Bakti, Selasa, 13 Maret 2018 lalu.
Padahal kata dia, proyek olahraga terebut dianggarka melalui dana APBD pokok dan perubahan tahun 2016 dengan total anggaran Rp 280 juta. “Saya perhatikan dindingnya menggunakan bahan tripleks, padahal seharusnya pakai fiber. Nah ini yang muncul kecurigaan adanya kesalahan pengerjaan,” ungkap politikus Gerindra ini. (faj/man/b)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!