Soal Kisruh Lahan Pasar Bontotangnga, Warga dan Pemkab Saling Dorong ke Pengadilan – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Soal Kisruh Lahan Pasar Bontotangnga, Warga dan Pemkab Saling Dorong ke Pengadilan

REPORTER: RAKHMAT FAJAR
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID  — Kisruh lahan Pasar Bontotangnga, Kecamatan Bontotiro, terus bergulir. Warga yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan dan Pemkab Bulukumba tetap kekeh dan saling mendorong melakukan gugatan ke pengadilan.
Kuasa hukum keluarga Donggeng yang mengaku sebagai ahli waris, Agus Salim Saleh menjelaskan, dalam persoalan ini pemkab dinilai telah melakukan pelanggaran. Pasalnya, pembangunan pasar dilakukan di atas lahan yang tidak memiliki sertifikat.
Untuk membuktikan pemilik sah lahan tersebut, kata dia, sebaiknya pemkab mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum status lahan tersebut.
“Kita punya bukti kepemilikan lahan, pemkab mana? Kalau merasa lahan itu milik pemkab, yah buktikan dan lakukan gugatan ke pengadilan. Saya kira kita warga kalau sudah ada keputusan pengadilan akan paham. Jadi silahkan lakukan gugatan,” ujarnya.
Menurut Agus, jika mengacu pada aturan yang ada, seharusnya pemkab melakukan verifikasi status lahan setiap akan melaksanakan proyek pembangunan yang bersumber dari APBD/APBN. “Bukti PBB kita masih ada. Benar ada kesepakatan dan itu hanya lisan. Harusnya pemerintah berinisiatif melakukan admistrasi, kan itu tugasnya. Beda warga dia hanya petani mana tau yang begituan,” tambahnya.
Agus menegaskan, sebelum ada ganti rugi pihaknya mengaku akan tetap bertahan di lokasi pasar. Namun pihaknya mempersilahkan jika pemkab ingin membongkar bangunan pasar karena memang milik pemkab.
“Kan yang kita punya hanya lahannya saja. Tidak ada aturan kalau sengketa lahan harus warga yang melakukan gugatan duluan. Apanya kita gugat kalau ini milik kita. Jangan karena dasar sudah lama dikuasi lalu dicaplok tanahnya orang,” ketusnya.
Menanggapi hal itu, Kabid Pertanahan Setdkab Bulukumba, Aco Bahar menegaskan, kecil kemungkinan pemkab akan memenuhi tuntutan warga tersebut. Pasalnya tukar guling telah dilakukan sejak 1961 silam. Meski tak ada bukti dokumen dan hanya kesepakatan lisan saat itu, namun berdasarkan kesaksian kesejarahan, lahan milik keluarga Donggeng seluas 9.400 meter per segi telah diganti dengan lahan berupa sawah seluas setengah haktere yang terletak di Timbula.
“Kan dulu itu nilai tukar lahan lebih tinggi dengan sawah, bahkan sampai sekarang kan begitu. Dan tukar guling ini juga sudah diperkuat dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) tahun 2001 soal tukar guling lahan,” jelasnya.
Aco menambahkan, ganti rugi tak bisa dilakukan lantaran hasil petunjuk  BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang tidak membenarkan pemkab melakukan ganti rugi lantaran lahan tersebut sudah masuk dalam aset pemkab. Asumsinya, BPK menilai tidak mungkin pasar tersebut dibangun jika lahan tersebut telah selesai.
Bahkan jika tetap dipaksakan membayar ganti rugi maka akan menjadi temuan. Dia juga meyakini DPRD tidak akan membahas anggaran ganti rugi jika tak ada dasar kuat dari putusan pengadilan.
“Makanya kami menyarangkan untuk keluarga Donggeng melakukan gugatan. Kalau dikabulkan dan sudah diputus di pengadilan pasti dibayarkan. Aturannya seperti itu, kita ambil contoh kasus soal pasar tua. Pemkab digugat dan melalui putusan PN Bulukumba, warga penggugat menang. Langusung dibayarkan ke rekening penggugat sesuai yang tertera pada putusan pengadilan,” jelasnya.
Sebelumnya, DPRD Bulukumba memediasi warga dan pemkab melalui rapat dengar pendapat di ruang paripurna DPRD Bulukumba, Senin 16 April lalu. Namun proses mediasi yang berjalan alot menemui jalan buntu, bahkan nyaris ricu. Keluarga Donggeng dan Kabag Pertanahan, Aco Bahar nyaris adu jotos usai rapat dengar pendapat. (*)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!