Soal Pasar Bontotangnga, Mediasi Warga dan Pemkab Berlangsung Alot di Gedung DPRD – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Soal Pasar Bontotangnga, Mediasi Warga dan Pemkab Berlangsung Alot di Gedung DPRD

ANJAR S MASIGA/RADAR SELATAN Anggota Komisi C, Hilmiati Asip memberikan pendapat pada rapat mediasi terkait sengketa lahan Pasar Bontotangnga antara ahli waris pemilik lahan dan pemerintah daerah Senin, 16 April di ruang paripurna DPRD Bulukumba.
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID  — Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Bulukumba terkait sengketa lahan Pasar Bontotangnga, Senin 16 April, nyaris ricuh. Legislatif sebagai mediator mempertemukan ahli waris pemilik lahan dan pemerintah daerah di ruang rapat paripurna.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bulukumba, H Andi Hamzah Pangki, sedangkan Pemkab Bulukumba diwakili Asisten II Bidang Ekbang, Djunaidi Abdillah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Andi Sufardiman serta Plt Kadis Perumahan Pemukiman dan Pertanahan, Andi Musman.
Kepala Desa Bontotangnga, HM Ali Rote mengatakan, lokasi Pasar Bontotangnga merupakan hasil tukar guling dari pemilik Karaeng Doggeng puluhan tahun silam. Hanya saja, dari tukar guling tersebut masih ada sisa lahan yang belum diselesaikan pemkab saat itu.
“Hasil dari rapat yang berlangsung di ruang wabup (wakil bupati, red), pak wabup menjanjikan akan menyelesaikan kasus ini dengan mengganti rugi satu hektar tanah,” ungkapnya.
Dalam catatan yang disampaikan Hamzah Pangki, menyebutkan ahli waris Karaeng Doggeng yang mengaku sebagai pemilik tanah meminta ganti rugi Rp 500 juta atau satu hektare tanah. Rapat yang juga dihadiri ahli waris Karaeng Doggeng, diwarnai sedikit perdebatan.
Kepala Dinas Perdagangan, Andi Cawa Miri, mengatakan, proyek pembangunan pasar Bontotangnga tahun 2017 senilai lebih dari Rp 5,8 miliar dilakukan berdasarkan surat keterangan dari kepala Desa Bontotangnga bahwa lokasi pasar sedang tidak bermasalah.
Sejumlah anggota DPRD Bulukumba mempertanyakan kewenangan kepala desa yang mengeluarkan surat keterangan kepada pemerintah daerah. Menurut Anggota Komisi D, Fahidin HDK, rekomendasi dari kepala desa yang menjadi dasar pemerintah melakukan pengerjaan pasar.
“Apa posisi kepala desa merekomendasikan lahan pasar tidak bermasalah?,” tanyanya.
Pertanyaan tersebut langsung ditanggapi Ali Rote. Menurutnya, sepanjang pengetahuannya soal lahan tersebut telah dilakukan tukar guling.
Hamzah Pangki pun meminta Pemkab Bulukumba agar persoalan Pasar Bontotangnga diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak ahli waris. Harapannya, masalah itu tak perlu dibawah ke ranah hukum.
“Kita berharap, pemkab tidak menyengsarakan rakyat, masalah ini tidak dibawa ke ranah hukum,” ujarnya.
Anggota DPRD lainnya meminta untuk penyelesaikan secara hukum sesuai perundang-undangan. Ketua Komisi A, Andi Arman dengan tegas menyatakan permasalahan tersebut seharusnya diselesaikan sesuai dengan undang-undang yang ada. Pernyataan tersebut dipertegas kembali oleh anggota Komisi C, Hilmiati Asip.
“Maksudnya diselesaikan secara perundang-undangan tidak mesti dibawa ke ranah hukum. Merujuk pada undang-undang baik itu ganti rugi maupun dengan cara yang lainnya,” kata politikus Hanura itu.
Saat rapat ditutup, pihak ahli waris dan pemkab yang merasa belum puas terus berkomentar. Sejumlah anggota dewan yang menyayangkan sikap pemkab yang dinilai lamban, seperti yang diutarakan Baso Zulkarnain Pangki dibenarkan Andi Pangerang Hakim.
Tak terima, Asisten II Bagian Ekbang, Djunaidi Abdullah menjelaskan penyelesian harus sesuai prosedur. Sementara itu ahli waris menjelaskan proses penyelesaian sengketa lahan sejak awal yang tidak menemukan jalan keluar dan sikap pemkab yang dibantah Kabid Pertanahan, Aco Bahar.
“Pemerintah itu bukan lemah, tapi bekerja sesuai prosedur dan sejauh ini tidak ada ganti rugi tanpa melalui proses pengadilan. Ada pernyataan akan diganti satu hektar dari pak wakil (bupati) ada kalimat yang hilang,” jelasnya. (Anjar)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!