2 Mei, Ribuan Karyawan PT Lonsum Agendakan Mogok Kerja – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

2 Mei, Ribuan Karyawan PT Lonsum Agendakan Mogok Kerja

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Ribuan karyawan dan pekerja PT London Sumatra (Lonsum) mengancam menggelar mogok kerja, Rabu 2 Mei mendatang. Aksi tersebut sebagai bentuk protes kepada pihak perusahaan jika tak segera menaikan gaji karyawan sesuai Upah Minimun Provinsi (UMP) sebesar Rp 2,6 juta.
Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesias (PC FSPPP-SPSI) Bulukumba, H Mully Base mengatakan, rencana aksi tersebut merupakan buntut ketidakjelasan upah karyawan di PT Lonsum. Padahal sesuai Keputusan Gubernur Sulsel No. Sulsel No.2628/X/2017 tentang UMP, perusahaan wajib menerapkan gaji karyawan sesuai UPM.
“Di Palanggisang saja ada 800 orang lebih karyawan, kemudian di Balangbassi ada 750 orang. Belum lagi ada seribuan tenaga musiman. Itu gajinya masih belum diberlakukan UMP. Teman-teman akan melakukan aksi mogok,” tegasnya, Minggu 22 April 2018.
Mully menjelaskan, pada dasarnya persoalan upah bukanlah tuntutan karyawan melainkan kewajiban bagi perusahaan untuk memenuhi hak pekerjanya. Termasuk jika merujuk pada UU Ketenagakerjaan, tak ada lagi kategori pekerja musiman.
Karena menurutnya pekerja yang bekerja di PT Lonsum tetap mengacu pada jam kerja dan kedisiplinan perusahaan. Otomatis pemberlakuan gaji juga harus ditetapkan dan memiliki standar.
“UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 serta PKB periode 2017-2019 pasal 14 poin (c) diatur itu soal hak dan kewajiban perusahan dan Ukaryawannya. Bahkan UU Perlindungan Upah, perusahaan bisa di denda sekian persen atau ganti rugi jika tak memenuhi hak karyawan utamanya soal UMP,” paparnya.
Selain itu, Mully juga berharap Pemkab Bulukumba melalui Dinas Ketenagakerjaan lebih massif dan serius melakukan kontrol dan pendampingan terhadap para buruh atau karyawan. Khusus PT Lonsum, tak ada alasan bagi pihak perushaan memperlambat proses pemberlakuan UMP.
Apalagi kondisi perusahaan karet di bawah naungan Indofood ini merupaka perusahaan ketiga terbesar di Indonesia dengan laba yang cukup tinggi.
“Intinya kita menuntut pemberlakuan UMP, ini soal hak dan kewajiban perusahaan. Kalau dianggap perusahaan ini tidak mampu, yah ajukan saja gugatan atau keberatan ke dinas terkait,” tutupnya.
Menanggapi hal tersebut, Humas PT Lonsum Pusat, Anggoro menjelaskan, pihaknya sedang menunggu rapat internal perusahaan untuk menyusun mekanisme penyusuaian upah 2018. Menurutnya proses pemberlakuan upah karyawan itu setelah dikeluarkanya SK (surat keputusan) dari perusahaan tentang pengajian.
Pasalnya proses penyesuaian upah bukan satu kebun saja di Sulawesi, tapi di seluruh kebun milik PT Lonsum di berbagai daerah. Sementara soal upah, pihaknya juga tetap akan menghitung UMP per Januari 2018.
Selain itu, meski terjadi keterlambatan soal penyetaraan UMP Sulsel, akan tetapi pihaknya tetap menyiapkan fasilitas dan hal lainnya yang menjadi kebutuhan karyawan.
“Setiap tahun, perusahaan selalu menyesuaikan upah sesuai ketentuan. Tidak ada hubungannya dengan rugi atau untung. Ini hanya masalah time-ing saja, hanya mnunggu waktu. Bila sudah ada keputusan maka upah disesuaikan. Biasanya tiap tahun bila ada UMP baru kita adakan pertemuan di Makassar membahasnya,” ujarnya. (

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!