FJS Soroti BKPSDM Yang Enggan Beberkan Data ASN – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

FJS Soroti BKPSDM Yang Enggan Beberkan Data ASN

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID  — Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulukumba enggan memberikan data jumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkup Pemkab Bulukumba. Beberapa kali wartawan meminta data yang diminta ditolak Kepala BKPSDM, Andi Ade Ariady.
Saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu, Andi Ade beralasan, data tersebut tidak dapat dikeluarkan sembarangan termasuk kepada media. Dia berdalih penggunaan data spesifikasi jumlah pegawai untuk fungsional dan struktural hanya dikeluarkan untuk pemerintah.
“Saya tidak punya alasan untuk memberikan data itu,” kelitnya.
Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto yang dikonfirmasi mengaku akan meminta penjelasan kepala BPKPSDM terakit hal tersebut. Karena dia pun mengaku belum memiliki data riil ASN lingkup Pemkab Bulukumba saat ini.
“Saya akan komunikasikan dinda (wartawan, red) ya. Karena saya juga belum punya data pastinya,” singkatnya melalui WhatsApp, kemarin.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum Jurnalis Selatan (FJS), Suparman menyayangkan sikap BKPSDM yang enggan memberikan data riil kondisi kepegawaian di lingkup Pemkab Bulukumba. Hal tersebut menurutnya telah melanggar UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KUP) dan UU No. 40/1999 tentang Pers.
“Yang terkecualikan dalam UU KIP itu yang sifatnya rahasia negara sebagaimana diatur dalam pada pasal 6. Nah, kalau jumlah data pegawai, apanya yang menjadi rahasia negara? Bahkan informasi ini sebenarnya dibutuhkan masyarakat sebagai wujud transparansi pemerintah. Apalagi sekarang ini lagi hangat-hangatnya wacana penerima pegawai,” ujarnya.
“Kalau dalam UU Pers bisa dikategorikan menghalang-halangi pencarian informasi sebagaimana tertuang dalam pasal 18 ayat 1 dan itu ancamannya bisa pidana dan denda,” tambahnya.
Suparman berharap pemerintah daerah khususnya BKPSDM dapat bersikap bijak menghadapi setiap persoalan yang ada. Harus dapat memilah informasi yang menjadi konsumsi publik dan rahasia.
“Yang saya khawatirkan justru data itu tidak ter-update atau bahkan tidak ada,” ketusnya.
Sekadar diketahui, data jumlah dan spesifikasi ASN lingkup Pemkab Bulukumba dianggap penting sebagai untuk mengetahui kondisi aparatur saat ini. Hal tersebut terkait rencana rekrutmen ASN yang telah diusulkan pemkab melalui BKPSDM tahun ini.
Dengan jumlah dan spesifikasi ASN dapat diketahui rasionalisasi kebutuhan pegawai di lingkup Pemkab Bulukumba baik fungsional maupun struktural. Termasuk kondisi terkini belanja pegawai yang menyerap APBD kabupaten. Pasalnya salah satu syarat pemberian kuota ASN bagi pemerintah daerah adalah belanja pegawai tidak lebih dari 50 persen dari APBD. (Anjar)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!