Begini Awal Mula Polemik  Dugaan Penggelapan Anggaran di DPRD – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Begini Awal Mula Polemik  Dugaan Penggelapan Anggaran di DPRD

Ilustrasi int
*Dana Silpa 2017 Yang Tak Sepenuhnya Disetor
REPORTER: RAKHMAT FAJAR
EDITOR: SUPARMAN
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID  — Polemik penggelapan anggaran di DPRD Bulukumba semakin meluas. Sekretaris DPRD Bulukumba, Daud Kahal memberikan penjelasan terkait persoalan yang kini melilit matan bendarahanya, Asmwati Usman.
Daud menjelaskan, persoalan tersebut berawal saat tidak dikembalikannya seluruh sisa lebih perhitungan (silpa) APBD tahun 2017 sebesar Rp 1,081 miliar. Saat rekonsiliasi belanja di BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) ada selisih Rp 600 juta yang tidak disetor.
“Nah itu ketahuan setelah masuk tahun 2018, tanggal 8 Januari 2018 lalu. Tapi mengenai uang Rp 600 juta sudah dikembalikan Januari lalu oleh bendahara setwan 2017,” terangnya.
Menurut Daud, harusnya seluruh silpa disetorkan kembali ke kas daerah. Tak hanya soal SPJ DPRD tahun 2017, permintaan klarifkasi oleh BPK terhadap mantan bendahara DPRD juga mempertanyakan soal pajak penghasilan dan pajak daerah makan minum sebesar Rp 109 juta.
“Jadi ada selisih Rp 600 juga yang tidak disetor. Persisnya hitungannya ada dana medical check up anggota DPRD Rp 194 juta yang tidak disetor Rp 100 juta. Terus dana Rp 528 juga lebih yang tersetor cuma Rp 28 jugalebih. Rp 500 juta itu sisa seluruh kegiatan yang tidak ada SPJ-nya (Surat Perintah Jalan). Kemudian LHP Inspektorat Rp 109 juta pajak penghasilan dan pajak daerah makan minum yang tidak disetorkan,” paparnya.
Terpisah, Sekreteris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Bulukumba, Andi Bau Amal mengaku pihaknya belum bisa memberikan hasil pemeriksaan BPK, karena proses audit masih berlangsung. Menurutnya, pemeriksaan Asmawati oleh BPK sebagai mantan bendahara di DPRD Bulukumba, terkait klarifikasi SPJ (Surat Perintah Jalan) anggota DPRD.
“Nanti kita lihat hasil rekomondasi BPK. Belum kita tahu apa-apa saja itu sebelum ada (hasil) secara resmi. Tidak etis kalau kasi keluar info yang belum resmi,” singkatnya.
Sebelumnya, beberapa anggota Satpol PP menjemput paksa Asmawati Usman di Hotel Same Resort Bira, Kamis 26 April lalu. Asmawati yang kini bertugas sebagai bendahara di Kantor Panwaslu Bulukumba dituding beberapa kali mangkir dari panggilan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terkait temuan anggaran DPRD tahun 2017.

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!