Buruh Belum Nikmati Kemerdekaan – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Buruh Belum Nikmati Kemerdekaan

Massa aksi peringatan Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional di depan Kantor Bupati Bulukumba, Rabu, 2 Mei. ----
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Front Perjuangan Rakyat (FPR) Bulukumba bersama multi lembaga menggelar peringatan Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional di Kantor Bupati Bulukumba, Rabu 2 Mei. Dalam pernyataan aksinya, ada 12 tuntutan dan mengklaim kaum buruh belum menikmati kemerdekaan.
Ketua FPR Bulukumba, Rudi Tahas mengatakan, peringatan hari butuh merupakan peristiwa bersejarah. Satu dekade perjuangan buruh di dunia berhasil merubah jam kerja dari 12-18 jam sehari menjadi delapan jam kerja sehari, dan 40 jam seminggu (lima hari kerja).
Peringatan ini bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak dasar ekonomi, sosial, maupun politik yang selama ini dirampas dan dicampakkan oleh klas penindasan anti rakyat. Sejatinya kaum buruh di Indonesia, di Bulukumba pada khususnya belum menikmati kemerdekaan.
“May day tak hanya mencerminkan perjuangan dari klas buruh semesta tapi perjuangan yang seharusnya dilakukan oleh seluruh rakyat yang tertindas dan terhisap di Indonesia, terkhusus di Bulukumba,” ungkapnya.
Demonstran menyoroti pemerintahan Jokowi-JK yang mengintensifkan perampasan tanah secara lebih sistematis melalui program Reforma Agraria palsu. Program bagi-bagi sertifikat dan perhutanan sosial dianggap skema yang melegitimasi perampasan dan monopoli yang semakin luas. Program itu tidak mengubah penguasaan yang timpang saat ini.
“Justru sebaliknya, akan semakin banyak kaum tani yang terampas tanahnya dan melahirkan buruh tani dan penangguran pedesaan,” jelasnya.
Rudi menegaskan, situasi itu terjadi di Bulukumba. Program reformasi agraria rezim Jokowi tak menyentuh masalah agraria di daerah berjuluk Butta Panrita Lopi. Perampasan tanah masyarakat adat Kajang oleh PT Lonsum dan perampasan tanah yang dialami masyarakat Bontobahari oleh Kementrian Kehutanan sampai saat ini belum bisa diselesaikan.
Lahan yang telah dikuasai secara turun temurung telah dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditetepkan sebagai kawasan perhutanan sosial, Begitupun berbagai problematika sosial dan ekonomi yang dialami nelayan, buruh, petani, pemuda, perempuan, dan suku bangsa minoritas yang masih terus berlangsung dan belum ada resolusi yang tepat.
Melihat kenyataan tersebut, demonstran mendesak pemerintah mencabut PP Nomor 78/ 2015 tentang Pengupahan. Hal ini untuk mewujudkan upah minimum nasional sebagai skema baru pengupahan yang mencegah kesenjangan upah buruh.
Meminta pembatalan seluruh peraturan perundang-undangan yang merampas hak demokratis rakyat seperti UU Ormas dan RKUHP. Menghentikan program reformasi agraria palsu pemerintah untuk mewujudkan reformas agraria sejati sebagai jalan untuk membangun industri nasional yang berdaulat dan mandiri.
Selain buruh, sejumlah organisasi mahasiswa dan pemuda ikut bergabung dalam aksi tersebut, di antaranya Pembaru Bantaeng, Pembaru Sinjai, Pembaru Bulukumba, Aliansi Perjuangan Tahura, SNB, GPK, IMM Cabang Bulukumba, PMII Cabang Bulukumba, dan HMI Cabang Bulukumba.
Mahasiswa yang ikut dalam aksi juga menuntut pemerintah memberikan pendidikan yang layak bagi masyarakat. Terutama terkait biaya pendidikan lebih dijangkau sehingga berbanding lurus dengan penghasilan orang tua untuk membiayai pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan perlindungan hak anak atas pendidikan dasar.(jar/man/b)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!