Tersangka Penjualan Tahura Belum Ditetapkan Kejaksaan – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Tersangka Penjualan Tahura Belum Ditetapkan Kejaksaan

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Hingga saat ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba, belum juga menetapkan tersangka kasus dugaan penjualan lahan di Taman Hutan Raya (Tahura). Padahal kasus tersebut telah memasuki tahap penyidikan.
Kepala Kejari Bulukumba, Muh. Ihsan yang dikonfirmasi beralasan, penyidik masih melakukan pengumpulan bahan dan keterangan sejumlah saksi. Beberapa dokumen pendukung lainnya juga masih dilengkapi.
“Kalau perbuatan melawan hukum sudah kita temukan, karena tanah negara yang diperjualbelikan. Bayangkan kalau ada 43 haktare tanah negara yang dijual, jika dihitung dengan nilai tanah saat ini. Yang pasti kemungkinan tersangka itu dari tiga unsur itu (swasta, masyarakat, dan pemerintah, red),” paparnya saat dihubungi, Kamis 3 Mei 2018.
Ihsan menjelaskan, sebelum penetapan tersangka terlebih dahulu harus ada perhitungan resmi kerugian negara dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai auditor resmi yang ditunjuk oleh negara. Pihaknya terus berkooridinasi meminta petunjuk terkait berkas dan dokumen yang mesti dilengkapi sebelum dilakukan audit.
“Dalam kasus ini sudah ada unsur melawan hukum dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 dan Pasal 3 tentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” paparnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Buluumba telah mengantongi calon tersangka dalam kasus dugaan penjualan Tahura di Kelurahan Lemo-lemo, Kecamatan Bontobahari, seluas 43 hektare. Bahkan menurut Kajari Bulukumba, Muh. Ihsan, sedikitnya tiga orang bakal menjadi tersangka.’
“Iya, tunggu saja. Kita sudah kantongi. Kita akan umumkan segera,” ungkapnya saat di rujab bupati Bulukumba, Kamis 29 Maret lalu.
Menurut Ihsan, indikasi pelanggaran dalam kasus itu karena diduga para calon tersangka telah menjual tanah negara. Padahal, tanah negara ini sama sekali tidak boleh dijualkan kepada siapa pun, karena statusnya dilindungi UU. “Ini tanah milik negara. Tidak boleh dijual. Itu dilindungi oleh negara. Makanya, ini pelanggaran,” katanya.
Berdasarkan hasil perhitungan sementara dari Kejari Bulukumba seperti yang diungkapkan sebelumnya Kasi Pidsus, Femi Irfn Nasution, kerugian negara yang ditimbulkan ditaksir mencapai lebih dari Rp 3 miliar. Besaran kerugian negara berdasarkan perbandingan harga tanah saat ini. Kemungkinan angka tersebut masih bisa bertambah.
“Intinya kalau hitung-hitungan dari tim penyidik kejaksaan setelah kita turun ke lokasi, yah sekitar Rp 3 miliar lebih. Tapi kan yang tentukan itu adalah BPK atau BPKP, yang jelas dalam kasus ini sudah mulai terkuak ada tindakan melawan hukum dan indikasi korupsi,” tegasnya.
Selain indikasi tindak pidana korupsi, pihaknya mengindikasikan ada gratifikasi dalam kasus itu. Kuat dugaan juga melibatkan orang dalam pemerintahan dan melibatkan pelaku lebih dari satu orang. Bahkan lebih jauh dia menegaskan dalam kasus ini akan menjerat tersangka masing-masing, masyarakat, pihak swasta, dan aparatur pemerintahan.
“Kalau soal siapa nama-nama calon tersangkanya belum kami dapat sebutkan sebelum ekspose. yang jelas tersangkanya dari tiga elemen, masyarakat, swasta dan pemerintahan. Jadi soal gratifikasinya silahkan berpendapat sendiri dari mana,” paparnya.
Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulinto, menambahkan pemerintah daerah mendukung langkah kejaksaan dan siap memberikan data dan informasi sesuai kewenangan. Namun, ini akan menjadi pembelajaran bagi daerah untuk melakukan sosialisasi dan memberikan informasi soal batas-batas kawasan Tahura. “
Ini menjadi pintu masuk penataan Tahura secara keseluruhan, termasuk di tanah Lemo-lemo dan kawasan Bara sendiri,” jelasnya. (faj/man

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!