KNPI Tuntut Kajari Bulukumba Dicopot – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

KNPI Tuntut Kajari Bulukumba Dicopot

TUNTUT KAJARI. Pengunjuk rasa saat berorasi di depan Kantor Kejari Bulukumba menuntut penuntasan kasus korupsi di Bulukumba, Rabu 9 Mei lalu. 
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Sejumlah pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bulukumba kembali mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Bulukumba, Rabu 9 Mei 2018, lalu. Dalam aksinya kali ini, mereka mendesak Kepala Kejari Bulukumba, Muh. Ihsan dicopot dari jabatannya.
Aksi tersebut merupakan aksi lanjutan yang menuntut penuntasan sejumlah kasus dugaan korupsi yang mandek di kejaksaan. Koordinator aksi, Iwan Gallarang dalam orasinya menilai Kejari Bulukumba tak serius menangani sejumlah kasus korupsi yang hingga kini banyak yang terbengkalai.
“Lebih baik kajri mundur saja. Kami minta dia dicopot karena tidak becus memproses kasus korupsi. Masih banyak yang belum terselesaikan,” ujarnya.
Aktivis lainnya, Harianto Syam bahkan menantang kajari untuk berdialog langsung dengan pengunjuk rasa. “Saya tantang pak kajari bulukumba untuk berdebat secara terbuka tentang kasus-kasus yang menurut kajari sudah tuntas. Tapi buktinya mana?,” ketusnya.
Kasi Intel Kejari Bulukumba, Sarwanto yang menemupi pengunjuk rasa berjanji akan menuntaskan sejumlah kasus korupsi yang masih dalam proses penanganan. Seperti kasus penjualan lahan Tahura, dugaan korupsi dana desa, Pasar Bontobahari dan beberapa kasus lainnya.
Pada kesempatan itu juga, Sarwanto meluruskan sejumlah kasus yang telah dan sedang berproses, termasuk beberapa kasus korupsi yang di suarakan pengunjuk rasa adalah perkara yang ditagani Polres Bulukumba.
“Kalau perkara kapal (Dinas Kelautan dan Perikanan) dan TIK (Dinas Pendidikan), kami sudah membuat tim baru untuk segera menuntaskan. Terkait Jembatan Bialo ditangani oleh penyidik. Soal alkes RSUD itu  sudah selesai dan terpidana yang terdiri dari, Muhammad Alwi (PPK) sudah putus 1 tahun 4 bulan, mantan kadis kesehatan vonis penjara 1 tahun 7 bulan, Syamsuddin Rauf (rekanan) 1 tahun 6 bulan, dan sudah ada pengembalian kerugian negara sebesar Rp 2 miliar,” paparnya.
Sementara untuk kasus PPI Bontobahari, lanjut Sarwato, masih ditangani Polres Bulukumba. Selanjutnya terkait kasus penjualan Tahura, pihaknya telah memeriksa beberapa orang untuk diambil keteranganya sehingga tim penyedik tidak lama lagi akan menentukan tersangka.
“Dari segala kritikan-kritikan terkait kasus yang ada merupakan kritikan yang membangun dan merupakan komitmen kejaksaan dalam hal penegakan hukum sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan,” terangnya. (faj/man/c)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!