Tersangka Korupsi Bedah Rumah Segera Disidangkan – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Tersangka Korupsi Bedah Rumah Segera Disidangkan

* Kajari: Kemungkinan Tersangka Bertambah
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO ID  — Dua tersangka kasus dugaan korupsi  proyek Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (PKR-MBR) atau bedah rumah tahun 2013 di Kelurahan Laikang, Kecamatan Kajang, segera disidangkan. Keduanya masing-masing, HA Nurhidayah sebagai supplier dan Ramli selaku sub supplier.
Kepala Kejaksaan Negari (Kejari) Bulukumba, Muh. Ihsan, mengatakan, agenda persidangan kedua tersangka segera dilakukan waktu dekat ini. Penyidik sementara melengkapi berkas perkara kedua tersangka untuk diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar.
Menurutnya, pascapenahanan kedua tersangka sejak Jumat pekan lalu, pihaknya hanya memiliki waktu selama 20 hari untuk melakukan sembari memperisapkan dokumen pendukung. “Kemungkinan sidang perdana kita mulai pada bulan Ramadan. Kita tinggal menyusun saja berkas yang sudah ada, bukti kita sudah siapkan untuk di persidangan. Dua tersangka masih kita titip di Lembaga Kelas IIB Taccorong,” jelas Muh. Ihsan, Senin 14 Mei 2018, kemarin.
Dalam kasus ini, lanjut Ihsan, penyidik hanya menetapkan dua tersangka yang dinilai paling bertanggung jawab atas proyek yang merugikan negara sebesar Rp 387 juta dari total anggaran proyek Rp 1,7 miliar. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain, bergantung fakta persidangan nantinya.
“Hanya dua tersangka ini, itu berdasarkan bukti. Jadi kedua tersangka baru dipindahkan ke Lapas Makassar kalau sudah mulai persidangan,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Cabang Kajang Erwin Juma menyebutkan, keduanya sudah cukup bukti untuk dijadikan tersangka.
Dia menjelaskan, berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan, kedua tersangka melakukan mark up anggaran. Terdapat kerugian negara sebesar Rp 387 juta dari total anggaran proyek Rp 1,7 miliar.
“Total penerima itu sebanyak 235 MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Masing-masing seharusnya menerima Rp7,5 juta, tapi di lapangan ternyata kurang bahkan ada yang tidak dapat,” jelasnya saat menggelar konferensi pers di Kantor Kejari Bulukumba, Rabu 9 Mei 2018 lalu.
Ditambahkannya, tidak seluruh MBR diberikan bantuan dalam bentuk material bangunan sebagaimana diatur dalam Permenpera No. 06/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Penyaluran bantuan dibagi dalam dua tahap, tahap awal diketahui terjadi kekurangan volume sebesar Rp 202 juta dan tahap ke dua Rp 185 juta.
Kasi Intelejen Kejari Bulukumba Sarwanto menambahkan, tersangka Ramli menyalahi aturan sebagai sub suplayer berdasarkan Surat Rdaran Bidang Deputi Perumahan Swadaya nomor 96/SE/DS/2012 yang mengatur syarat menjadi sub suplayer. Dalam surat edarah dijelaskan, sub suplayer harus memiliki toko grosir resmi atau tempat usaha yang diketahui khalayak umum.
“Yang bersangkutan tidak punya toko dan ataupun menerima kuasa dari pihak lainnya,” katanya.
“Harus ada bahan bangunan juga yang dijual. Dan ini jelas tidak memenuhi syarat itu. Tidak menutup kemungkin masih ada tersangka lain dalam kasus ini karena kasusnya masih kita kembangkan Baru dua (tersangka) ini yang bertanggung jawab sesuai bukti yang kita dapatkan di lapangan,” terangnya.
Kedua tersangka, lanjut Sarwanto, dijerat pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 Undang-undang No 31 tahun 1999, juncto pasal 55 ayat 1 KUHP, dengan hukuman penjara minimal empat tahun. “Kami terus kembangkan pemeriksaan, tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru,” tambahnya. (faj/man/b)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!