Bayar THR, Program Fisik Terancam Ditunda – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Bayar THR, Program Fisik Terancam Ditunda

Ketua DPRD Bulukumba, H. Andi Hamzah Pangki.
* Tutupi Bertambahnya Defisit Anggaran
BULUKUMBA, RADAR SELATAN .CO.ID — Pemberian THR (Tunjangan Hari Raya) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) baik yang masih aktif maupun pensiunan berimbas pada APBD. Namun adanya anggaran yang tidak terencana mengancam kondisi keuangan daerah yang berdampak pada pelaksanaan program fisik.
Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Bulukumba, A Hamzah Pangki menyikapi besarnya anggaran THR yang dibebankan kepada daerah. Menurutnya, THR atau gaji ke-14 ASN sebesar Rp 27 miliar telah dialokasikan dalam APBD 2018, namun yang tidak terduga adalah pemberian THR bagi pensiunan.
“Apalagi kita memang sudah defisit Rp 8 miliar. Tentu harus ada jalan lain untuk membayarkan THR, karena itu juga harus di bayarkan,” terangnya, Selasa 5 Juni 2018.
Untuk menutupi membengkaknya defisit anggaran daerah, politikus Partai Golkar ini pun menyarankan agar pemerintah daerah melakukan efesiensi angggaran. Salah satunya dengan menunda sejumlah program yang meruju pada skala prioritas, seperti pembangunan tau pun rehab gedung kantor pemerintahan dan kegiatan lainnya.
“Termasuk gedung DPRD dengan anggaran Rp 1 miliar itu bisa dipending dulu. Apalagi tidak masuk rencana kerja pemerintah daerah untuk tahun depan. Kalau bisa semua yang rehab gedung ditunda, tapi tetap mengacu pada aturan yang ada,” sarannya.
Sebelumnya diberitakan, tahun ini Pemkab Bulukumba menyiapkan anggaran sebesar Rp 27.028.000.000 untuk pembayaran THR bagi 6.371 ASN, anggota DPRD, dan bupati serta wakil bupati. Besaran THR disesuiakan dengan pangkat dan golongan serta masa kerja ASN.
Untuk ASN golongan I (satu) sebanyak 81 orang dengan alokasi anggaran Rp 198.461.100. Kemudian golongan II (dua) sebanyak 993 orang alokasi anggaran Rp 2.959.206.500, golongan III (tiga) sebanyak 3.179 orang dengan anggaran Rp 12.246.479.800. Sementara golongan IV (empat) sebanyak 2.120 orang dialokasikan sebesar Rp 11.625.744.600.
Begitupun untuk 40 anggota DPRD total anggaran THR yang disiapkan sebesar Rp160.791.750. Sementara untuk bupati dan wakil bupati sebesar Rp 11 juta.
“Semua anggaran yang disediakan tiap golongan itu berbeda dan sudah masuk ke dalam beberapa komponen termasuk gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan serta tunjangan umum,” terang Kasubid Pengelolaan Gaji Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bulukumba, Nur Afni Rauf dikonfirmasi, Senin 4 Mei 2018.
Menurutnya, besaran tunjangan yang diberikan kepada ASN pun berbeda-beda, bergantung eselon masing-masing. Untuk eselon IV diberikan tunjangan jabatan minimal Rp 1 juta selain gaji pokok, eselon III minimal Rp 2 juta, eselon II setingkat kepala dinas di kabupaten minimal mendapatkan THR Rp 6 juta hingga Rp 7 juta.
Begitu pun anggota DPRD juga berbeda. Bagi legislator yang memegang jabatan diberikan tunjangan maksimal Rp 3 juta, sedangkan anggota biasa besaranya Rp 1.575.000.
“Misalnya ketua di (DPRD) bisa menerima sampai Rp 5 juta ke atas, sedangkan yang tidak memegang jabatan Rp1.575.000. Jadi setiap anggota DPRD porsi pembagian THR-nya berbeda-beda,” bebernya.
Untuk gaji ke-13, kata dia, direncanakan cair awal Juli mendatang dengan total angggaran sebesar Rp 27 miiliar dari APBD Kabupaten Bulukumba 2018. “Kalau gaji ke-13 sesuai gaji pokok,” kuncinya.(faj/man/b)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!