Soal Rp 49 M, Ketua DPRD: Wabup Terlambat Lakukan Klarifikasi – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Soal Rp 49 M, Ketua DPRD: Wabup Terlambat Lakukan Klarifikasi

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Polemik anggaran megaproyek irigasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilari Rp 49 miliar di Kabupaten Bulukumba terus bergulir. Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto menegaskan, belum ada kerugian negara sedikit pun pada program tersebut.

Pernyataan orang nomor dua di Bulukumba itupun, langsung direspon Ketua DPRD Bulukumba, H Andi Hamzah Pangki menilai, pada persoalan tersebut Wakil Bupati terlambat melakukan klarifikasi, sedang polemik tersebut sudah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.

“Pernyataan wabup soal tidak ada kerugian negara terlambat. sudah basi semestinya sudah lama dia melakukan pernyataan tidak ada kerugian negara. Kenapa baru sekarang padahal ini sidah lama di medsos dan berita koran lainnya terkait Rp 49 M ini,”katanya.

 

Ketua DPD II Golkar ini menilai Wabup melakukan pembiaran dan mengangap enteng persoalan tersebut, apalagi pada persoalan ini, Bupati Bulukumba selaku simbol dan yang dituakan di Kabupaten Bulukumba, telah ikut di serat-serat. Yang semestinya, lanjut Hamzah, Wabup jauh hari telah turun menetralisir dengan membuat pernyataan ke Publik.

 

“Seakan-akan mengintip dari belakang saja bupati diserang dari berbagai pernyataan di media tapi baru sekarang terlambat mi klarifikasinya,”paparnya.

 

Selain itu ia juga menyanyangkan sikap Pemkab dalam hal ini Dinas PSDA yang lamban melakukan komunikasi dan pelaporan terkait adanya sejumlah anggaran yang terpangkas dari Rp49 Miliar yang sebelumnya telah dibahas bersama di DPRD.

 

 

“mestinya ini Rp 19 milyar disampaikan kepada DPRD bahwa ini bleum bisa dipergunakan karna sesuatu hal melalui persuratan sesuai aturan, tapi sampai sekarang belum ada pemberitahuan mestinya Wabup bisa kontrol ini selaku tim tindak lanjut terhadap bawahnya,”katanya.

 

 

Sedang untuk pembentukan Pansus sendiri, saat ini pihaknya masih melakukan pengkajian dengan menggelar rapat mitra komisi. Apalagi pembentukan Pansus tidak serta merta dilakukan tanpa melalui prosedur dan sesuai aturan dan mekanisme yang ada.

 

“Jadi di Perda itu Rp 49 M, yang masuk di ULP cuma Rp 30 miliar. Nah Rp 19 ini sementara kami kaji dan gali letak permasalahan. karena jangan sampai pusat tidak mau menggelontorkan uang DAK dari pusat kalau ribut begini. Kita perdalam apa sebabnya padahal sudah masuk dalam perda APBD 2018,”tutupnya.

 

Sebelumnya, Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria, menanggapi polemik dugaan suap yang menyelimuti megaproyek tersebut. Menurutnya, keinginan DPRD membentuk panitia khusus (pansus) merupakan hak konstitusional sebagai lembaga pemerintahan.

Namun yang jelas kata dia, program tersebut sudah termaktub dalam ABPD tahun 2018 dan saat ini telah dan sementara propses lelang lelang di (Unit Lelang Pengadaan) Kabupaten Bulukumba.

“Jadi Jika bicara tentang kerugian negaranya, maka belum ada satu rupiah pun kerugian negara pada kegiatan ini. Karena belum ada pekerjaan,” tegasnya.

Selain itu, mantan wakil ketua DPRD Bulukumba ini juga menyinggung keterlibatan salah satu oknum ASN (Aparatur Sipil Negara) Andi Ichwan dalam proyek tersebut. Menurutnya, keterlibatan ASN yang bertugas di Disdikpora tersebut hanyalah klaim sepihak.

Menurut Tomy, proses perencanaan penganggaran begitu ketat. Setiap program yang bersumber dari APBN untuk daerah harus melalui e-planning yang dimaksukkan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait.

“Dan itu sudah diakui oleh Dinas PSDA bahwa anggaran irigasi yang turun di Bulukumba tahun anggaran 2018 mengacu pada e-planning yang telah dimasukkan tahun sebelumnya,” jelasnya.

Kalau pun benar, lanjut Tomy, peran Andi Ichwan membantu melakukan penguatan komunikasi ke Kementerian PUPR, bisa saja. Hanya saja hal tersebut tidak bisa dijadikan kesimpulan bahwa Andi Ichwan yang mengatur pembagian program tersebut.

“Apalagi mekanisme proyek diatur dalam perpres pengadaan barang dan jasa, bahwa pemenang kegiatan harus melalui mekanisme lelang yang memenuhi kualifikasi tertentu,” terangnya.

Untuk mengungkap persoalan tersebut secara rill, kata Tomy, Bupati, AM Sukri Sappewali telah memerintahkan Inspektorat dan BKPSDM untuk memeriksa Andi Ichwan. Hasil pemeriksaan nantinya akan menguak fakta yang sebenarnya terjadi.

“Pak bupati sudah memerintahkan BKPSDM dan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap Andi Ichwan. Kita tunggu hasil pemeriksaan kedua OPD ini,” tutupnya.

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!