DPRD Kembalikan Temuan BPK Rp 1,2 Miliar, Hamzah Pangki: Bukan Penyelewengan – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

DPRD Kembalikan Temuan BPK Rp 1,2 Miliar, Hamzah Pangki: Bukan Penyelewengan

REPORTER: RAKHMAT FAJAR
EDITOR: SUPARMAN
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba akhirnya mengembalikan anggaran perjalanan dinas tahun 2017 sebesar Rp 1,280 miliar. Hal tersebut berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Selatan.
Sekertaris DPRD Bulukumba, Daud Kahal yang dikonfirmasi membenarkan perihal pengembalian tersebut. “Iya sementara kita masih dalam proses pengembalian, totalnya sekitar Rp 1,280 miliar,” ungkapnya, Kamis 21 Juni 2018.
Menurut Dadu, perintah pengembalian anggaran perjalanan dinas dari BPK sejak penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada 28 Mei 2018 lalu. “Sejak penyerahan LHP kemarin, kami diberi waktu selama 60 hari untuk mengembalikan temuan tersebut. Sudah jalan proses pengembaliannya, sekarang yang belum kembali hanya di bawah Rp 100 juta. Mungkin hanya tinggal Rp 60-80 juta yang belum,” tambahnya.
Dia juga menambahkan, temuan tersebut bukan hanya pada perjalanan dinas seluruh anggota DPRD, termasuk staf sekretariat dan tenaga ahli fraksi pada tahun anggaran 2017. Sekadar diketahui, jumlah anggaran perjalanan dinas DPRD pada tahun anggran 2017 mencapai angka Rp 15 miliar.
“Pak bupati sudah menyurat ke kami, diperintahkan untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Dalam waktu dekat ini mungkin prosesnya sudah selesai,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangki mengatakan, temuan tersebut bukan termasuk penyelewengan anggaran. Menurutnya pada persoalan ini ada tiga hal penyebab terjadinya ketidaksesuaian pendapat BPK.
Pertama, sekretariat DPRD selaku pengguna anggaran dinilai lalai mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada obyek yang ada pada kegiatannya. Kedua, PPK tidak cermat melaksanakan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban yang dipertanggungjawabkannya.
Kemudian yang ketiga, bendahara pengeluaran dan PPTK dalam mempertanggungjawabkan tidak tertib dan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan yg dipertanggungjawabkan.
“Jadi tidak ada penyelewengan (anggaran). DPRD tidak pernah menyelewengkan, yang pegang uang adalah sekretariat DPRD kami difasilitasi oleh sekwan, administrasinya adalah sekwan jadi bukan DPRD. Iya kesalahan sekwan,” ketusnya. (*)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!