PAD Masih Rendah,  DPRD Minta Bupati Evaluasi OPD – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

PAD Masih Rendah,  DPRD Minta Bupati Evaluasi OPD

BULUKUMBA, RADAR SELATAN — Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangki meminta Bupati, AM Sukri Sappewali melakukan evaluasi terhadap sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Derah). Alasannya, hingga Juli tahun ini, realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) masih jauh dari target.
Kepada RADA RSELATAN Hamzah Pangki mengungkapkan, dari laporan yang diterima, sejauh ini capaian PAD Bulukumba baru dikisaran 50 persen. Padahal idealnya, kata dia, paling tidak realisasi minimal 50 persen dari target yang ditetapkan.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan kurang optimalnya kinerja OPD khususnya yang mengelola PAD. Paling tidak, evaluasi menjadi pertimbangan pemerintah daerah khususnya bupati dalam mengambil kebijakan strategis dalam menyelamatkan kondisi keuangan daerah.
“Perlu evaluasi, apalagi saat ini PAD tidak tercapai. Buktinya sekarang realisasi PAD baru sekitar 30 persen, sementara sudah bulan Juli mi. Mestinya sudah harus mencapai 40 sampai 55 persen mi PAD,” ujar Hamzah Pangki, Senin 23 Juli 2018, kemarin.
Politikus Golkar ini pun mengingatkan bupati terkait fakta integritas para pejabat dan kepala OPD saat mengikuti lelang jabatan beberapa waktu lalu. Salah satu poin pentingnya dalah mengevaluasi pejabat yang tidak mampu bekerja maskimal.
“Janji bupati pada saat pelantikan eselon II menandatangani fakta integritas bahwa dalam kurang tiga bulan kinerja harus dinilai. Kalau tidak baik, ya dicopot. Saya dengar langsung itu pada saat pelantikan, waktunya tiga bulan coba buka rekaman saat itu,” kata Hamzah mengingatkan.
Dikonfirmasi terpisah, Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali mengatakan, evaluasi merupakan hal wajib dilakukan kepala daerah terhadap pejabatnya. Hanya saja, ada mekanisme dan tahapan yang harus dilalui dan hal tersebut menjadi tanggung jawab bupati selaku kepala daerah.
Dijelaskannya, terkati mutasi, dalam fakta integritas yang diteken para pejabat dan kepala OPD saat itu salah satu poin menyebutkan, mutasi dilakukan paling lambat setahun jika dianggap tidak mampu menjalankan tugas. Sebelum mutasi, evaluasi dilakukan setiap enam bulan sekali.
“Ada mekanismenya, enam bulan bulan. OPD yang tidak maksimal akan kita berikan surat peringatan dulu dan kalau cukup satu tahun tetap gagal baru dimutasi atau dikembalikan. Itu fakta integritas yang dia (pejabat, red) tandatangani,” terangnya.
Sekadar mengingatkan, pada mutasi terakhir 10 Januari 2018 lalu, sebanyak 13 pejabat eselon II dilantik. Masing-masing Andi Sri Arianti sebagai Kepala Inspektorat, Umrah Aswani sebagai Kepala Dinas PPPA, Abdul khalid Rauf sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.
Kemudian Syarifuddin sebagai Kepala Dinas Sosial, Andi Ade Ariady menjabat Kepala BKPSDM, Ahmad Januaris menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Andi Asrar Amir sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
Selanjutnya Emil Yusri menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Andi Amry menjabat Kepala Dinas PUPR, Andi Sufardiman menjabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Andi Baso Bintang sebagai Kepala Satpol PP dan Damkar Bulukumba. Kemudian Rudi Ramlan menjabat Kepala Dinas Kominfo, dan Andi Roslinda menjabat sebagai Kepala Dinas PMD. (fajar)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!