BPJS Kesehatan Jalin Kerjasama Dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan Dinas Penanaman Modal  – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

BPJS Kesehatan Jalin Kerjasama Dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan Dinas Penanaman Modal 

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID Sebagai salah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, BPJS Kesehatan dalam usianya yang sudah mencapai 50 tahun terus berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat peserta JKN-KIS yang semakin bertambah setiap harinya.

 

Implemantasi tata nilai integritas, professional, pelayanan prima, dan efisiensi operasional, hanyalah sebagai salah satu cara BPJS Kesehatan senantiasa terus berusaha menghadirkan pelayanan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

 

 

Termasuk diantaranya bekerjasama dengan stakeholder dan instansi-instansi strategis, di antaranya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan BPJS Ketenagakerjaan.

 

Bertempat di Rumah Makan AGRI Kabupaten Bulukumba, kegaitan penandatangan kerjasama tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2018. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diwakili oleh ibu Krg. Suginna, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan diwakili oleh Ibu Salmiah, serta BPJS Kesehatan dihadiri oleh ibu Diah Eka Rini selaku kepala BPJS Kesehatan Cabang Bulukumba.

 

 

Kerjasama tersebut dirasa sangat penting mengingat tiga instansi tersebut memiliki korelasi yang erat sehingga harus bersinergi untuk semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal terpenuhinya hak jaminan sosial, termasuk di dalamnya peserta Program JKN-KIS, tenaga kerja, dan pelaku usaha.

 

Poin-poin yang disepakati dalam perjanjian kerjasama tersebut cukup komprehensif bagi seluruh pihadiantaranya :
a. Mempersyaratkan kepesertaan BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran bulan terakhir pada proses pengurusan perizinan.
b. Pemberian sanksi administrasi tidak mendapatkan pemberian layanan perizinan berupa:
– Perizinan terkait usaha;
– Perizinan yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
– Perizinan mempekerjakan tenaga kerja asing; dan
– Perizinan penyedia jasa pekerja/buruh
c. Penyebarluasan informasi/sosialisasi baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri oleh para pihak
d. Perjanjian kerjasama berlaku untuk jangka waktu 2 tahun, terhitung sejak Juli 2018 s.d. Juli 2020.

 

“Dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini, diharapkan agar badan usaha yang memiliki pekerja dan sedang mengurus perizinan dapat mendaftarkan juga pekerjanya dalam Program JKN-KIS BPJS Kesehatan dan Program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga kebutuhan dasar pekerja seperti terlindungi dari resiko sakit dan kecelakaan kerja dapat terpenuhi”, tutup Aghif Qanityadirfy Azhari, Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan.

Reporter : Edwin Dwi Pranata
Editor : Edwin Dwi Pranata
Nama : Aghif Q.A
Pekerjaan : Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!