Tiga Kasus Korupsi Mengendap di Kejari  – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Tiga Kasus Korupsi Mengendap di Kejari 

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba saat ini menangani delapan kasus tindak pidana korupsi korupsi (tipikor). Tiga kasus di antaranya merupakan kasus lama yang tak kunjung disidangkan.
Pertama, kasus dugaan korupsi dana bantuan beasiswa miskin di Akademi Keperawatan (Akprer) Bulukumba tahun 2009. Kasus yang menetapkan mantan Direktur Akper, Riswan Marsal sebagai tersangka dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 331 juta dari total anggaran Rp 1,1 miliar.
Hingga kini, kasus tersebut mengendap di meja jaksa dengan dalih tersangka melarikan diri dan hingga kini tak diketahui keberadaannya. Kasus ini pun sempat menjadi sorotan publik namun akhirnya perlahan tenggelam.
Kasus kedua, dugaan korupsi pembelian 31 unit motor dinas di Badan Ketahanan Pangan (BKP) Bulukumba tahun 2013. Tersangka Rusdianto Indra Hasan diduga menggelapkan dana sebesar Rp 214 juta dari total anggaran Rp 700 juta.
Tidak jauh berbeda dengan kasus Akper, tersangka utama, Rusdianto Indra Hasan, buron dan menghilang bak ditelan bumi. Petugas Kejaksaan pun mengaku kewalahan menemukan tersangka, mereka kehilangan jejak tersangka.
Sementara kasus ketiga, yakni dugaan korupsi pengadaan kapal bantuan perikanan nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Bulukumba tahun 2013. Kerugian ditaksir mencapai Rp 300 juta dari total anggaran Rp 2,4 miliar.
Dalam kasus ini penyidik kejaksaan telah menetapkan dua orang tersangka, yakni Direktur PT Pinisi Lestari, H Arifuddin selaku rekanan, dan mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bulukumba, H Sabir. H Arifuddin telah ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang), sementara H Sabir belum ditahan.
Kepala Seksi Intelkam Kejari Bululumba, Sarwanto, menjelaskan, selain fokus pada kasus lama, pihaknya juga tengah fokus penyelidikan kasus lainnya. Pencarian terhadap tersangka yang buron terus dilakukan dan berkoordinasi dengan Kajaksaan Agung dan instansi lainnya.
“Kita terus cari DPO-nya. Kalau H Arifuddin itu dua kasus. Kalau sudah ketangkap maka sekaligus dua kasus jalan, yakni pengadaan kapal dan TIK,” jelasnya dihubungi, Minggu 5 Agustus 2018.
Dia menjelaskan, selatin ketiga kasus tersebut, sejak tahun 2017 hingga saat ini ada empat kasus dalam proses penyelidikan. Di antaranya, dugaan korupsi proyek Pasar Bonto Bahari, Pamsimas Desa Karassing, dugaan penyelewenagan ADD dan BDD Bulolohe, serta penjulan Tahura di Kelurahan Tanah lemo.
“Kalau ADD yang kita maksud itu adalah penyelewengan oleh mantan Kades Bulolohe, Andi Akmil sebesar Rp 200 juta lebih. Itu sudah pemberkasan dan sudah ditahan tersangkanya. Kemudian yang dua itu Pansimas dan Pasar Bonto Bahari masih pulbaket puldata, karena kita fokus kasus Tahura dulu,” jelasnya.
Kasi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Femi I Nasution menambahkan, kasus korupsi lainya yang telah vonis di Pengadilan Tipikor adalah kasus PLTMH Tabbuakang, Desa Kahayya. Dua terdakwa masing-masing Rahmat sebagai rekanan dan Mufti sebagai PPK.
Dalam kasus ini negara mengalami kerugian Rp 800 juta. Kemudian kasus bedah rumah BSPS Desa Tanah Toa dengan terpidana  mantan Kades Tanah Toa, Ahmad Sultan. Dalam kasus ini negara mengalami kerugian sebesar Rp 650 juta.
“Jadi yang masih bergulir dipersidangan itu kasus penyelewengan ADD Desa Somba Palio, Kindang. Kemudian yang akan menyusul masuk persidangan kasus penyelewengan ADD juga Desa Bulolohe, Kecamatan Rilau Ale,” kuncinya. (faj/man/b).

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!