Oknum Polisi Narkoba Bebas Pidana  – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Oknum Polisi Narkoba Bebas Pidana 

Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel, Kombes Pol Hermawan
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID  — Dua oknum anggota Polres Bulukumba yang tertangkap dalam kasus penyalahgunaan narkoba, Bripka Ik dan Bripka As dipastikan terbebas dari hukuman pidana. Penyidik tidak memiliki bukti cukup untuk menjerat keduanya.
Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel, Kombes Pol Hermawan menjelaskan, pada kasus tersebut hasil pemeriksaan keduanya telah digelar. Hasilnya penyidik belum menemukan bukti kuat untuk menjerat keduanya secara pidana.
“Sudah digelarkan (perkaranya), mereka tidak terbukti bawa narkotika dan juga sebagai pengedar. Jadi kasus pidana narkotikanya tidak bisa diproses, namun diproses di provost untuk disiplinnya,” terangnya dihubuingi, Selasa 7 Agustsus 2018
Hermawan memaparkan, baik hasil pemerisaan dan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) lokasi keduanya ditangkap belum ditemukan alat bukti yang cukup. Begitu pun keterangan saksi serta pelaku narkoba yang ditangkap sebelumnya juga dinilai lemah. Keduanya hanya dikategorikan sebagai pengguna narkoba.
“Tapi yang pasti sidang etik dan disiplinnya tetap jalan. Sanksinya akan ketahuan dari fakta persidangan. Harapan saya, yah harus di tindak tegas,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Bulukumba, AKBP M Anggi Nualifar Siregar mengungkapkan, saat ini Bripka Ik dan Bripka As telah dibebaskan dari tugas-tugas Kepolisian. Langkah tersebut diambil agar keduanya fokus menghadapi kasus yang saat ini tengah dihadapi.
“Kecil kemungkinan pidananya karena yang terbukti hanya pamakai. Saat ditangkap tak ada barang bukti. Intinya ini memalukan dan akan kita proses tegas disiplinnya. Kalau ada bukti dan petujuk baru, pidananya bisa tetap jalan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Forum Pemerhati Masyarakat Sipil, Fahrul meminta Kepolisian fair dalam memproses kasus kedua oknum polisi tersebut. Dalam kasus ini integritas dan profesionalisme institusi Kepolisian diuji dan menjadi taruhan di hadapan publik.
“Di sini kita lihat penegakan supremasi hukum yang tidak pandang bulu dijalankan oleh Kepolisian. Prinsip equality before of the low (kesamaan dalam hukum) harus tetap menjadi acuan Kepolisian. Jangan karena pelaku oknum polisi lalu diberikan keistimewaan, tidak boleh itu,” ketusnya.
Dijelaskannya, dalam pasal 103 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, rehabilitasi harus melalui pengadilan, bukan berdasarkan keinginan penyidik Kepolisian atau pun Kejaksaan. Itu pun tetap melalui proses sidang dengan dua cara, yakni penetapan atau putusan.
Penetapan pengadilan, lanjut Fahrul, berlaku bagi seseorang yang terbukti menggunakan narkoba berdasarkan hasil tes laboratorium, namun tidak menguasai narkoba. Caranya penyidik mengajukan permohonan ke pengadilan.
“Kalau melalui putusan pengadilan, berkenaan dengan seseorang yang hasil tesnya positif menggunakan narkoba dan terbukti mengusai narkoba. Bisa juga direhabilitasi langsung asalkan si pengguna yang melaporkan dirinya, bukan ditangkap. Bedan dengan kasus kedua oknum polisi, memang harus melalui pengadilan,” kuncinya. (faj/man/b)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!