Gowa Di Tunjuk Daerah Percontohan LKSAI – Radar Selatan

Radar Selatan

Gowa

Gowa Di Tunjuk Daerah Percontohan LKSAI

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Syamsuddin Bidol.

GOWA, RADAR SELATAN.CO.ID –Kabupaten Gowa menjadi salah satu dari lima Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai daerah percontohan pelaksanaan Pusat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (LKSAI).

Menurut Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gowa, Syamsuddin Bidol bahwa kabupaten Gowa ditunjuk sebagai salah satu daerah percontohan LKSAI bersama lima Kabupaten/Kota di Indonesia.

“Kalau di Sulsel, Gowa bersama kota Makassar, di Jawa Timur itu Kabupaten Tulungagung, dan Jawa Tengah di Surakarta dan Sragen,” tuturnya.

Syamsuddin menjelaskan, bahwa LKSAI merupakan model pelayanan anak integratif. Integratif maksudnya terintegrasi antar setiap SKPD terkait dan lembaga-lembaga sosial yang ada untuk memberikan layanan dasar kepada anak-anak.

“SKPD terkait tersebut diantaranya, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
Sementara unsur lembaga-lembaga sosial seperti lembaga perlindungan anak. Kelompok psikolog yang menangani berkaitan dengan anak-anak korban tindak kekerasan,” jelasnya.

Syamsuddin juga menyebutkan, tahun ini pihaknya sudah mengusulkan untuk melakukan akreditasi kepada 18 LKSAI atau yang lazim dikenal oleh masyarakat dengan nama Panti Asuhan, oleh Kementrian Sosial.

Pengusulan tersebut bertujuan untuk melihat sejauh mana kelayakan LKSAI dalam operasional pembinaan anak di kabupaten Gowa.

“Kalau memenuhi standar operasional maka dia layak diberikan keterangan terdaftar operasional untuk beroperasi melakukan pembinaan anak di Gowa,” ujarnya.

Mengingat belum lama ini LKSAI Wahyu Mandiri dari Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga mewakili Sulsel mendapatkan penghargaan terbaik 4. Untuk itu, ada beberapa hal yang dapat diperhatikan dengan layanan terintegrasi tersebut, bahwa setiap anak harus jelas indentitas kependudukannya dan keluarganya.

“Dengan adanya kejelasan kependudukan, disitulah bisa kita lihat lagi penjangkauannya misalnya sudah masuk usia sekolah tapi tidak sekolah, maka itu akan mnjadi PR bagi lembaga terkait mencarikan solusi untuk anak tersebut bisa kembali kesekolah. Sementara, kalau anak yang putus sekolah, kita akan assesment untuk melihat bagaimana pendekatannya supaya mereka bisa kembali ke sekolah. Sehingga, Dinsos, Disdik dan Disdukcapil harus memperjelas ini,” jelas Syamsuddin.

Tak hanya itu, Syamsuddin juga menjelaskan, Program yang ada di Dinas Sosial itu semuanya terintegrasi dan saling terkait, karena dinsos melakukan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu, hampir miskin dan miskin. (*) Hendra.

 

 

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!