HGU Lonsum Diukur Ulang, Bupati: Kembalikan Wilayah Adat Kajang dan Bulukumpa Toa – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

HGU Lonsum Diukur Ulang, Bupati: Kembalikan Wilayah Adat Kajang dan Bulukumpa Toa

JAKARTA, RADAR SELATAN.CO.ID — Sengketa batas wilayah perkebunan karet milik PT Lonsum Estate di Kabupaten Bulukumba menemui titik terang. Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali meminta HGU (Hak Guna Usaha) perusahaan karet tersebut diukur kembali.
Hal ini disampaikan bupati pada rapat penyelesaian permaslahan wilayah perkebunan PT Lonsum yang berlangsung, Rabu 8 Agustus kemarin, di Ruang Rapat Direktur Jendelar Kawasan Perkotaan dan Batas Negara (Dirjen KPBN) Kemendagri di Jakarta. Rapat yang dipimpian Dirjen KPBN dihadiri Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangki, Ketua Komisi B, Lukman, BPN Pusat dan Provinsi Sulsel, PT Lonsum, tokoh masyarakat serta Pemangku Adat Kecamatan Kajang.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat bupati Bulukumba kepada Kemendagri terkait permasalahan hak kepemilikan tanah di Bulukumba yang tak kunjung selesai. Rapat yang berlangsung selama dua jam tersebut sempat berjalan alot karena perbedaan persepsi antara pihak PT Lonsum dengan warga penggugat.
Menurut Sukri, persoalan yang sudah berlarut-larut ini harus segera diselesaikan. Pemkab akan fokus pada persoalan yang sudah teridentifikasi, seperti dugaan lahan HGU yang tidak sesuai batas, mengembalikan tanah adat Kajang dan Bulukumpa Toa, serta tanah warga yang bersertifikat diambil oleh PT Lonsum.
“Kita tidak mungkin memaksa PT Lonsum minggat, tapi dengan momentum perpanjangan kontrak tersebut, kita bisa mengembalikan hak tanah adat dan tanah warga dengan pengukuran ulang HGU sebelum perpanjangan kontrak,” tegasnya dalam rapat tersebut.
Sukri juga mengaku prihatin dan tak ingin lagi melihat warganya berunjuk rasa dan mendatangi kantor bupati bahkan menginap di Kantor DPRD hanya untuk manyampaikan aspirasinya atas persoalan ini. Untuk itu pemkab, kata dia, menginginkan agar lahan yang dikuasi PT Lonsum diukur ulang untuk memastikan batas wilayah yang menjadi HGU dan hak tanah adat, begitu pun lokasi milik warga.
“Pihak PT Lonsum tidak perlu ragu dan khawatir dengan apa yang akan kami lakukan. Kita hanya ingin memperjelas batas wilayah kewenangan masing-masing. Sekarang sudah tidak jelas dimana batas yang dikelola Lonsum. Olehnya itu mari kita lakukan rekonstruksi batas HGU dan pengukuran ulang secara bersama sama, sehingga semuanya jelas,” ungkap purnawiran TNI berpangkat kolonel ini.
“Apa yang kita sepakati bersama hari ini, mari kita junjung tinggi dan laksanakan sesuai ketentuan. Jangan ada dusta di antara kita, mari kita lakukan bersama-sama sehingga semuanya terang benderang,” tambahnya menutup pembicaraan.
Permintaan bupati juga didukung Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangki. Dia mengaku DPRD siap membantu pemkab mendorong pengukuran ulang HGU PT Lonsum dan mengembalikan hak atas lahan adat dan warga.
“Sebaiknya memang harus diukur ulang, tidak ada jalan lain. Kami di DPRD akan menolak usulan perpanjangan HGU PT Lonsum yang akan berakhir tahun 2023 mendatang,” tegasnya.
Sementara itu, pihak Kemendagri selaku mediator berharap agar sengkata lahan di Kabupaten Bulukumba segera diselesaikan. Kemendagri akan bertindak netral dalam persoalan ini. Rencananya, Kemendagri akan membentuk tim kecil yang beranggotakan keterwakilan dari Kementerian ATR/BPN, Pemprov Sulsel, Pemkab dan DPRD Bulukumba, PT Lonsum, dan perwakilan masyarakat.
Terpisah, Humas PT Lonsum Palangisang Estate, Rusli yang dikonfirmasi mengaku belum bisa memberikan keterangan lebih jauh. Karena hingga kemarin pihaknya belum menerima keputusan resmi dari PT Lonsum Pusat.
“Tapi kalau berbicara terkait pengukuran ulang itu bergantung dari pemegang saham. Karena kalau berbicara Undang-undang, harus ada kesepakatan dari pemegang saham,” singkatnya.
Diketahui, kontrak HGU PT Lonsum akan berkahir pada tahun 2023 mendatang. Proses perpanjangan kontrak perusahaan perkebunan dan pengolahan karet ini menjadi kesempatan yang baik menyelesaikan persoalan konflik tanah yang sudah bertahun-tahun ini.
Pada proses perpanjangan kontrak tersebut akan dilakukan kembali pengukuran ulang batas HGU. Peluang ini menjadi kesempatan untuk mengembalikan hak tanah warga atau pun tanah adat yang diklaim dikuasai PT Lonsum selama ini. (rilis-jar/man)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!