Gugat KPU, A Muttamar Yakin Menang – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Gugat KPU, A Muttamar Yakin Menang

Suasana sidang adjudikasi yang digelar Bawaslu Bulukumba menghadirkan A Muttamar sebagai pemohon dan Komisioner KPU Bulukumba sebagai termohon, Selasa 21 Agustus lalu. 
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Sidang gugatan Ketua Partai Berkarya Bulukumba, Andi Muttamar Mattotorang kembali digelar di Kantor Bawaslu Bulukumba, Selasa 21 Agustus lalu. Gugatan yang mendudukkan KPU Bulukumba sebagai tergugat dihadiri kedua belah pihak.
Kepada Radar Selatan, Muttamar yakin memenangkan gugatan atas KPU Bulukumba yang mencoret dirinya dari daftar bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Partai Berkarya. Mantan ketua DPRD Bulukumba itu menilai, keputusan KPU mendepak dirinya sebagai kontestan politik di Pileg 2019 menyalahi Undang-Undang.
“Pertimbangan hukum kami itu mengacu pada UUD 1945 Pasal 27 dan Pasal 28 c ayat (2) pasal 28 d ayat (3). Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 240 huruf g yang berbunyi; Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana,” paparnya, Kamis, 28 Agustus 2018.
“Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia), Pasal 43 ayat (1) berbunyi; Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan,” tambahnya.
Selain itu, lanjut Muttamar, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 4/PPU-VII/2009 tertanggal 24 Maret 2009. Dalam salah satu amar putusannya MK menyatakan, hak politik seseorang bisa dicabut berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Hal lain yang membuat Muttamar yakin gugatannya dikabulkan, adanya yurisprudensi terkait gugatan ke Bawaslu bagi eks napi korupsi. Seperti Abdullah Puteh, mantan Gubernur Aceh 2000-2004 yang divonis kurpsi Rp12,5 miliar dengan pidana penjara 5 tahun. Gugatannya itu dikabulkan oleh Panwaslih Aceh pada tanggal 9 Agustus 2018, dengan membatalkan keputusan KIP Aceh No. 152/PL.01.4-BA/11/prov/VII/2017.
Kasus serupa lainnya, yakni JK Tondok dari PKPI yang mencaleg di Pemilu 2019. Gugatannya juga dikabulkan oleh Bawaslu Toraja Utara dengan kasus yang sama. Begitu pun eks napi korupsi, Syahrial Damapolii yang pernah dipidana penjara 3 tahun juga dikabulkan Bawaslu Sulawesi Utara.
“Bismillah saya hakkul yakin, yang mulia majelis adjudikasi Bawaslu akan mengenyampingkan PKPU Nomor: 20 Tahun 2018 yang menjadi objek gugatan. Karena secara hierarki peraturan perundangan-undangan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Olehnya berkenaan dengan yurisprudensi ini semoga juga menjadi bahan pertimbangan hukum bagi majelis adjudikasi Bawaslu untuk mengabulkan permohonan gugatan saya,” harapnya.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Bulukumba, Bakri Abu Bakar yang juga anggota majelis adjudikasi mengaku, majelis masih melakukan pengkajian atas gugatan pemohon dan jawaban termohon. Dijadwalkan, putusan perkara tersebut berlangsung pada tanggal 30 Agustus mendatang.
“Tapi jadwalnya belum pasti. Soal lainnya kami tidak ingin mengomentari banyak karena menyangkut etika majelis sidang. Apalagi saat ini sudah masuk tahapan sidangnya,” jelasnya.
Terpisah, Komisioner KPU Bulukumba, Syamsul menjelaskan, pada prinsipnya pihaknya tetap mengacu pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Berdasarkan aturan tersebut, Andi Muttamar dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak sesuai dengan form pakta integritas
“Terkait gugatannya ke Bawaslu, kami melihat hal yang wajar-wajar saja, sepanjang sesuai dengan mekanisme peradilan yang berlaku. Itu hak beliau (Muttamar, red) untuk menggugat dan kami menghargai itu sebagai sebuah proses yang baik. Saat ini masih dalam proses sidang adjudikasi, kami tidak bisa berandai-andai apa yang akan menjadi putusan majelis adjudikasi,” jelasnya.
Meski begitu, KPU tetap berharap Bawaslu mempertimbangkan seluruh dalil yang telah diajukan. KPU, kata Syamsul, tidak serta merta mencoret bacaleg termasuk Andi Muttamar dalam DCS (Daftar Calon Sementara) yang diumumkan beberapa waktu lalu.
“Tapi itu berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, dan rancangan DCS Partai Berkarya itu sudah mendapat persetujaun dari LO-nya sebelum diumumkan,” tegasnya.
Sebelumnya, Andi Muttamar Mattotorang terdaftar sebagai bacaleg Partai Berkarya untuk DPRD Bulukumba daerah pemilihan Bulukumpa-Rilau Ale. Bacaleg nomor urut 9 ini kemudian dicoret dalam DCS karena dinilai TMS sesuai PKPU No. 20/2010, yakni eks napi korupsi.
Muttamar sendiri pernah tersandung kasus tindak pidana korupsi APBD Bulukumba Tahun Anggaran 2003. Saat itu, Muttamar menjabat sebagai ketua Komisi D divonis bersalah oleh Mahkamah Agung setelah sebelumnya dinyatakan bebas oleh hakim Pengadilan Negeri Bulukumba.
Mantan politikus Golkar ini menjalani masa hukuman kurang lebih 11 bulan penjara dan dinyatakan bebas sejak 9 tahun lalu. (faj/man/b).

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!