Ajudikasi Hak Konstitusional Warga Negara – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Ajudikasi Hak Konstitusional Warga Negara

Dr. Hermansyah 
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID  — Proses ajudikasi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPRD Bulukumba dari Partai Berkarya, Andi Muttamar Mattotorang masih berjalan di Bawaslu Bulukumba. Upaya hukum atas keputusan KPU yang menolak pencalonan mantan narapidana kasus korupsi ini dinilai sebagai hak konstitusional warga negara.
Hal ini diungkapkan salah satu pengamat politik, Dr. Hermansyah, saat dimintai tanggapan, Jumat 24 Agustus kemarin. Menurutnya, langkah hukum yang ditempuh Andi Muttamar sebagai warga negara menjadi hak konsitusionalnya sebagai warga negara yang memiliki kesamaan untuk memilih dan dipilih.
“Lalu kalau ada gugatan ke Bawaslu, itu hak konstitusional mereka yang diatur juga dalam bernegara. Tujuannya, yah untuk mendapatkan kejelasan hukum,” jelasnya.
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Muhammadiyah Sinjai
ini berharap, pada proses tersebut KPU sebagai pihak tergugat untuk menghormati proses hukum yang berjalan. Begitu pun Bawaslu sebagai lembaga yang diberi kewenangan memutus perkara tersebut tetap mengacu pada dalil hukum yang kuat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
Pasalnya proses yang berjalan dengan profesional dan kredibel tidak akan menimbulkan reaksi dari kedua belah pihak. Khususnya pihak pemohon akan menerima jika tahapan dan mekanisme yang berjalan dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
“Pada prinsipnya, tentu pihak Bawaslu juga melihat pokok perkara yang diadukan, apakah sesuai dengan mekanisme, aturan, dan undang-undang? Selama tidak sesuai dengan aturan hukum, tentu Bawaslu akan mengambil keputusan sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku,” jelas Hermansyah.
Sementara itu, Andi Muttamar sebagai pemohon menilai, PKPU No. 20/2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif bertentanan dengan undang-undang dan melanggar hak asasi warga negara. Ia menilai PKPU telah menghilangkan hak sipil dan politik warga untuk menjadi wakil rakyat.
“Tidak boleh hak warga negara secara konstitusi hilang dalam kondisi dan alasan apa pun, itu HAM (Hak Asasi Manusia). Kecuali atas putusan pengadilan atau undang-undang yang membatasi,” ujar Ketua DPC Berkarya Bulukumba ini.
Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Bulukumba, Bakri Abu Bakar yang juga anggota majelis adjudikasi mengaku, majelis masih melakukan pengkajian atas gugatan pemohon dan jawaban termohon. Dijadwalkan, putusan perkara tersebut berlangsung pada tanggal 30 Agustus mendatang.
“Tapi jadwalnya belum pasti. Soal lainnya kami tidak ingin mengomentari banyak karena menyangkut etika majelis sidang. Apalagi saat ini sudah masuk tahapan sidangnya,” jelasnya, Selasa, 21 Agustus lalu.
Sementara Komisioner KPU Bulukumba, Syamsul menjelaskan, pada prinsipnya pihaknya tetap mengacu pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Berdasarkan aturan tersebut, Andi Muttamar dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak sesuai dengan form pakta integritas.
“Terkait gugatannya ke Bawaslu, kami melihat hal yang wajar-wajar saja, sepanjang sesuai dengan mekanisme peradilan yang berlaku. Itu hak beliau (Muttamar, red) untuk menggugat dan kami menghargai itu sebagai sebuah proses yang baik. Saat ini masih dalam proses sidang adjudikasi, kami tidak bisa berandai-andai apa yang akan menjadi putusan majelis adjudikasi,” jelasnya.
Meski begitu, KPU tetap berharap Bawaslu mempertimbangkan seluruh dalil yang telah diajukan. KPU, kata Syamsul, tidak serta merta mencoret bacaleg termasuk Andi Muttamar dalam DCS (Daftar Calon Sementara) yang diumumkan beberapa waktu lalu.
“Tapi itu berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, dan rancangan DCS Partai Berkarya itu sudah mendapat persetujaun dari LO-nya sebelum diumumkan,” tegasnya.
Sebelumnya, Andi Muttamar Mattotorang terdaftar sebagai bacaleg Partai Berkarya untuk DPRD Bulukumba daerah pemilihan Bulukumpa-Rilau Ale. Bacaleg nomor urut 9 ini kemudian dicoret dalam DCS karena dinilai TMS sesuai PKPU No. 20/2018, yakni eks napi korupsi.
Muttamar sendiri pernah tersandung kasus tindak pidana korupsi APBD Bulukumba Tahun Anggaran 2003. Saat itu, Muttamar menjabat sebagai ketua Komisi D divonis bersalah oleh Mahkamah Agung setelah sebelumnya dinyatakan bebas oleh hakim Pengadilan Negeri Bulukumba.
Mantan politikus Golkar ini menjalani masa hukuman kurang lebih 11 bulan penjara dan dinyatakan bebas sejak 9 tahun lalu. (faj/man/b).

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!