Segel SMPN 22 Akhirnya Dibuka, Siswa Kembali Belajar  – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Segel SMPN 22 Akhirnya Dibuka, Siswa Kembali Belajar 

suasana saat kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, Akhmad Januaris, meninjau penyegelan sekolah SMPN 22 beberapa waktu lalu
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID  — Setelah sempat disegel, proses belajar mengajar di SMPN 22 Bulukumba, Kecamatan Kajang, kembali normal. Warga bersama pemerintah setempat sepakat membuka segel yang dipasang warga bernama Hj. Asiyah.
“Alhamdulillah tadi pagi segel sudah dibuka bersama masyarakat setempat. Proses belajar mengajar sudah kembali normal seperti biasa;” kata Kepala SMPN 22 Bulukumba, Zainuddin yang dikonfirmasi Radar Selatan Senin, 3 September 2018.
Menurut Zainuddin, proses belajar mengajar sempat terhenti beberapa hari sejak sekolah tersebut disegel, Rabu 29 September 2018 lalu. Pihak sekolah terpaksa meminjam ruang kelas belajar salah satu sekolah dasar di wilayah tersebut.
“Yang rugi kan anak-anak kita. Kalau ada penyegelan bisa saja jadwal mata pelajaran yang sudah teragendakan terganggu. Anak-anak juga tidak konsentrasi belajarnya,” keluhnya.
Zainuddin berharap, tidak ada lagi aksi sepihak yang dilakukan warga yang mengklaim pemilik lahan sekolah. Menurutnya, perkara sengketa lahan tersebut masih berproses di pengadilan.
“Sembil menunggu hasil banding yang dilakukan pemkab, semoga tidak ada penyegelan. Apalagi masih berproses,” harapnya.
Sementara itu, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Bulukumba, Akhmad Januaris mengatakan, pemkab tetap menunggu proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan. Artinya, tidak boleh ada pihak mana pun melakukan tindakan yang dapat merugikan proses belajar mengajar di sekolah tersebut.
“Segel dibuka tanpa kesepakatan dengan pihak penyegel. Kita hanya berpegang pada status hukum, bahwa perkara ini masih dalam proses banding di pengadilan,” tegasnya.
Sebelumnya, Hj. Asiyah mengaku melakukan penyegelan sekolah lantaran pemkab belum membayar ganti rugi sesuai putusan Pengadilan Negeri Bulukumba yang memenangkan gugatannya paa 23 Mei 2018. Dalam putusan No. 1/Pdt.G/2018/PN. BLK, majelis hakim mengabulkan gugatan pemohon dan meminta pemkab menyerahkan tanah objek sengketa kepada penggugat.
“Kami baru akan menyerahkan tanah tersebut apabila Pemkab Bulukumba bersedia membayar ganti rugi Rp 3,8 miliar. Kalau tidak maka kembalikan lahan kami,” ujarnya. (faj/man/b).

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!