Soal Putusan Sidang Ajudikasi PKPU, Bawaslu Warning KPU – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Soal Putusan Sidang Ajudikasi PKPU, Bawaslu Warning KPU

LAPORAN: RAKHMAT FAJAR
EDITOR: SUPARMAN
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, La Ode Arumahi mengingatkan KPU terkait hasil sidang ajudikasi terhadap PKPU No. 20/2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Menurutnya, putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat secara hukum.
Hal ini diungkapkan Arumahi saat dimintai tanggapan terkait keputusan KPU yang menunda pelaksanaan putusan Bawaslu atas ajudikasi oleh bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dari Partai Berkarya, Andi Muttamar Mattotorang. Ketua komisioner Bawaslu Sulsel dua periode ini menegaskan, sikap KPU dapat bedampak sanksi hukum dan etik.
“Putusan itu final dan mengikat serta wajib dilaksanakan oleh KPU sesuai perintah undang-undang. Sekarang tergantung KPU dengan konsekuensinya. Karena putusan Bawaslu bukan asumsi tapi berdasarkan undang-undang,” tegasnya.
Meski demikian, lanjut Arumahi, Bawaslu tetap menghargai keputusan KPU yang juga didasarkan pada aturan hukum yang dipedomani. Bawaslu, kata dia, telah melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan kewenangan dan perintah undang-undang.
“Kita hargai sikap KPU. Tapi perlu diketahui tugas Bawaslu menurut undang-undang sudah dijalankan dengan menerima permohonan sengketa, memeriksa, mengadili, dan memutus.
Sebelumnya, Bawaslu Bulukumba mengabulkan seluruh gugatan A Muttamar dan memerintahkan KPU Bulukumba membatalkan berita acara hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Bulukumba oleh KPU tertanggal 7 Agustus 2018 lalu. Menyatakan formulir Partai Berkarya Model B-1 untuk DPRD Kabupaten Bulukumba sudah memenuhi syarat.
Selanjutnya, KPU juga diperintahkan untuk memgembalikan nama Andi Muttamar Mattotorang ke dalam daftar calon anggota DPRD Bulukumba daerah pemilihan 3 meliputi, Bulukumpa-Rilau Ale, nomor urut 9 untuk ditetapkan dalam DCS (Daftar Calon Sementara).  Serta memerintahkan KPU Kabupaten Bulukumba untuk menjalankan putusan tersebut sejak tiga hari ditetapkannya putusan ini sesuai dengan aturan yang berlaku.
Namun melalui Surat KPU RI Nomor 991/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018, perihal Pelaksanaan Putusan Bawaslu mengenai Mantan Terpidana Korupsi. Dalam surat tersebut, KPU menginstruksikan seluruh KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk menunda pelaksanaan putusan Bawaslu di sejumlah daerah yang berpekara.
Komisioner Divisi Hukum KPU Bulukumba, Syamsul yang dikonfirmasi menjelaskan, dalam instruksi tersebut, KPU menegaskan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif dan PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD tetap berlaku. Sejauh ini, KPU menilai kedua aturan tersebut tidak bertentangan dengan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum sesuai materi gugatan Andi Muttamar.
KPU provinsi dan kabupaten/kota, lanjut Syamsul, diminta tetap memedomani peraturan tersebut dan menunda pelaksanaan putusan sidang ajudikasi Bawaslu. Apalagi beberapa pihak sedang mengajukan judisial review (uji materi) atas PKPU Nomor 20 dan 14 Tahun 2018 di Mahkamah Agung.
“Pada prinsipnya kami di KPU Bulukumba menghormati putusan Bawaslu, tetapi secara kelembagaan KPU RI dan KPU Provinsi Sulsel meminta kami untuk melakukan penundaan pelaksanaan putusan Bawaslu,” jelasnya, Minggu 2 September 2018 lalu. (*)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!