Bawaslu Disarankan Uji Materi di MA – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Bawaslu Disarankan Uji Materi di MA

Dr Andika Wahyudi Gani bersama ibunda Praktisi Hukum
* Polemik Ajudikasi PKPU No. 20/2018
REPORTER: RAKHMAT FAJAR
EDITOR: SUPARMAN
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID  — Keputusan Bawaslu melalui sidang ajudikasi yang mengabulkan eks narapidan korupsi tetap bisa ikut mencalonkan diri di Pileg 2019 terus berpolemik. Bawaslu disarankan mengajukan judisial review (jui materi) terkait PKPU No. 20/2018 di Mahkamah Agung (MA).
Hal ini disampaikan Praktisi Hukum, Dr Andika Wahyudi Gani. Menurutnya adanya presepsi atau pandangan hukum jika PKPU kedudukannya tidak lebih tinggi dari undang-undang adalah hal yang tidak keliru.
Hanya saja, kata dia, PKPU bila dilihat dari sisi pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya adalah juga turunan dari norma yang terkandung dalam peraturan yang lebih tinggi dalam hal ini UU Pemilu.
“Sehingga menurut saya apa yang dibahasakan dalam PKPU itu telah sesuai terkait bacaleg yang pernah dipidana. Jadi Bawaslu itu harusnya tidak usah mengurusi PKPU, kalau Bawaslu mau elegan sebaiknya PKPU diuji saja ke MA,” jelasnya Selasa, 3 September 2018.
Persoalan lain yang muncul, lanjut Andika, ada beberapa pihak yang berpendapat ketika PKPU ditegakkan akan melanggar hak konstitusional sebagai warga negara yang berhak dipilih dan memilih. Lebih parah lagi melanggar HAM yang seharusnya lebih dipahami lebih mendalam.
Mengenai penegakan HAM di Indonesia sebagaimana UU No. 39/1999 yang notabene merupakan produk hukum yang dihasilkan karena negara telah meratifikasi Universal Declaration of Human Right (UDHR). Penting untuk difahami bahwa pelaksanaan UU HAM ditegakkan secara partikular, yang artinya pelaksanaan HAM di Indonesia mengedepankan nilai yang relatif, yakni lebih mengutamakan nilai budaya suatu negara.
“Kembali kepersoalan perdebatan antara Bawaslu dan KPU, seharusnya KPU dan Bawaslu berada pada ranah kepentingan yang sama. Bahwa untuk menciptakan pemilu yang bermartabat dan berkualitas ada hal perlu dibatasi sebagaimana hak untuk dipilih,” tegas dosen Universitas Negeri Makassar (UNM) ini.
Lebih lanjut, Dr. Andika menguraikan, mengingat kejahatan yang telah ditetapkan PKPU adalah kejahatan yang sangat mencederai kepercayaan publik. Dia menilai pada posisi itu bercermin dari pendapat Gustav Radbruch bahwa pertentangan antara kepastian, keadilan serta kemanfaatan haruslah diselesaikan dengan mengedepankan nilai keadilan dan kemanfaatan dan tidak sebaliknya.
“Dalam konteks negara ini maka mengedepankan keadilan dan kemanfaatan bagi proses pemilu yang bermartabat akan jauh lebih penting jika ditempatkan di atas aturan kepastian hukum sebagaimana PKPU,” terangnya.
Terakhir, Andika berkesimpulan jika Bawaslu seharusnya kembali merujuk pada kewenangan lembaganya sesuai dengan UU No. 15/ 2011 tetang Bawaslu. Sehingga secara nyata tidak bertentangan dengan urusan kewenangan dari KPU, apalagi PKPU dan UU Pemilu adalah produk yang sama dan merupakan turunan UU Pemilu itu sendiri dan sifatnya konstitusional sebagaimana sistem hukum nasional Indonesia.
“Kalau kita merujuk pada tugas dan kewenangan Bawaslu, maka pantaslah KPU tidak menindaklanjuti hasil dari proses ajudikasi Bawaslu. Jadi ada baiknya Bawaslu RI melakukan uji materi PKPU di MA,” kuncinya. (*)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!