Cegah Sengketa, Pemkab-Kejari Teken MoU – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Cegah Sengketa, Pemkab-Kejari Teken MoU

HENDRA/RADAR SELATAN Wabup Gowa, Abd. Rauf Malaganni dan Kajari Gowa, Susanto saat penandatanganan MoU disaksikan Kajati Sulsel, Tarmizi di Baruga Karaeng Pattingalloang Kantor Bupati Gowa, kemarin.
GOWA, RADAR SELATAN.CO.ID — Pemkab Gowa dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Gowa meneken nota kesepahaman (MoU) terkait penanganan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Penandatanganan berlangsung pada Rabu, 12 September 2018 di Baruga Karaeng Pattingalloang Kantor Bupati Gowa.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Tarmizi yang hadir pada kesempatan itu mengatakan, skema kerja sama tersebut untuk melakukan pencegahan terjadinya sengketa. Khususnya dalam hal perdata dan tata negara.
“Kita akan siapkan bantuan hukum. Tujuannya jika ada sengketa perdata dan ketatanegaraan, maka kita memberikan pertimbangan hukum,” terangnya.
Selain itu, lanjut Tamizi, kejaksaan akan memberikan tindakan hukum lain atau menjadi fasilitator penengah jika ada sengketa antara Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Termasuk memulihkan aset negara dan menjaga wibawa pemerintah dalam hal mendampingi sengketa aset.
“Tujuan utama kerja sama ini untuk melakukan pencegahan, karena memang bidang perdata ini lebih banyak bekerja di hulu sehingga sifatnya lebih kepada pencegahan. Intinya nanti bagaimana menyelamatkan aset keuangan negara atau pemerintah daerah dengan sedini mungkin,” imbuhnya.
Sementara itu Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan menjelaskan, MoU dilakukan untuk memberikan pengawasan secara ketat terhadap setiap program-program pembangunan daerah. Bentuk pengawasan dilakukan mulai dari perencanaan, anggaran, hingga pelaksanaannya.
“Sehingga seluruh target program pemerintah daerah dapat berjalan dengan lancar sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya usai mengikuti penandatangan kerja sama.
Menurutnya, keterlibatan pengawasan kejaksaan tentunya akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh OPD dalam menjalankan program kegiatan. Apalagi pengawalan didukung Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).
“Kita akan lebih lepas bekerja, tidak terbebani dan juga tidak takut dalam mengambil keputusan karena kita sudah punya perlindungan hukum dari kejaksaan yang akan terlibat sebagai pengacara tata negara,” terang Adnan.
Tak hanya di tingkat pemerinta kabupaten, implementasi pengawasan juga dilakukan hingga ke pemerintahan desa. Termasuk bagi 64 calon kepala desa (cakades) yang mengikuti Pilkades serentak akan dikumpulkan dan diberikan arahan terkait sistem kerja sama ini.
“Ke depan seluruh kepala desa terpilih akan menandatangani kerja sama ini untuk mengawal dana desa dan program-program kerja desa,” tutup Adnan. (hen/man/b)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!