Mantan Ketua KPK Sebut Penegakan Hukum Masih Lemah – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Mantan Ketua KPK Sebut Penegakan Hukum Masih Lemah

RAKHMAT FAJAR/RADAR SELATAN Mantan Ketua KPK, Abraham Samad saat bertandang ke Redaksi Radar Selatan, Jumat 14 September kemarin. 
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID  — Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menyebut sistem penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Banyaknya kasus hukum yang terkatung-katung tidak terlepas masih adanya oknum penegak hukum yang tidak berintegritas.
Hal itu disampaikan Abraham Samad, saat bersilaturahmi di Redaksi Harian Radar Selatan, Jumat 14 September kemarin. Menurutnya, banyaknya kasus hukum yang kadang mandek bahkan terlupakan tidak terlepas dari ketidakmampuan oknum penegak hukum menjaga integritas sehingga terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan serta kewenangan.
“Kenapa saya bilang begitu? Penegakan hukum selalu erat kaitanya dengan uang. Siapa yang banyak uangnya, yah kasusnya bisa diatur. Bahkan perihnya karena terkadang korban dikasi bayar juga, kan rusak kalau begini;” katanya.
Menurutnya, untuk menciptakan tatanan sistem penegakan hukum di Indonesia, harus dimulai dari perbaikan perangkatnya, yakni penegak hukum. Lanjut dia, selama proses hukum dilakukan dengan menggunakan bargening, maka praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) akan terus terjadi.
“Susah selama masih banyak oknum penegak hukum yang bermain. Betapa sakitnya hukum dinegara kita, mulai dari oknum polisi, jaksa bahkan hakim itu ditangkap ada yang karena terlibat kasus suap,” tegasnya.
Hal lain yang membuat penegakan hukum dirasa hanya separuh hati lantaran gaji penegak hukum yang terbilang masih kecil sehingga mengoyahkan kridibelitasnya. Ia beralasan, masih rendahnya gaji aparat penegak hukuma akan menjadi pintu masuk bagi oknum untuk keluar dari role (aturan).
“Saya kasi contoh, ada penyidik bergaji Rp 3 juta. Lalu anaknya sakit, istrinya butuh uang dapur, untuk sebulan saya rasa tidak cukup. Lalu pada waktu yang sama, pelanggar hukum memberikan uang dengan alasan membantu. Pasti ketika penyidik ini tidak berintegritas pasti akan menerima uang itu. Dan pada akhirnya penyidik ini setengah hati memperoses kasus si pelaku,” papar Abraham yang kini aktif sebagai aktivis anti korupsi.
Yang membedakan KPK dari lembaga penegak hukum lainnya, lanjut Abraham Samad, karena penyidik KPK diberikan gaji yang terbilang cukup tinggi, dan tunjangan serta biaya oprasional yang dibiayai negara. Sehingga tak ada alasan bagi penyidik untuk bermain-main.
“Saya kasi bocoran, gaji ajudan saya saja kemarin di KPK itu Rp 19 juta. Penyidik level bawah itu di kisaran Rp 20 juta paling rendah. Lalu apakah ini belum cukup? Kalau sudah bergaji segini ditambah fasilitas lain, kemudian masih nyeleweng, ini kurang ajar namanya,” ketusnya.
Terakhir, Abraham menambahkan, hal lainnya yang membuat penegakan hukum masih lemah lantaran pemberian sanksi bagi oknum penegak hukum yang bermain-main masih terlalu ringan. Adanya kesalahan yang dilakukan biasanya hanya melewati proses pemberian surat peringatan (SP) dan juga sanksi admisratif atau kode etik.
“Di KPK tidak ada begitu. Sekali melanggar silahkan angkat kaki dan diproses tidak pake SP-1 SP-2. Itulah di KPK kenapa tidak ditemukan adanya pelanggaran atau suap menyuap. Bukan karena kita tidak bisa di awasi, tapi kemungkinan untuk melakukan permainan bagi oknum penyidik di KPK itu sudah ditutup dengan pemberlakuan aturan yang ketat dan tegas. Saya berani bilang KPK-lah lembaga yang memiliki integritas yang tinggi. Makanya tidak ada urusan kami apakah dia orang besar atau apa. Salah yah salah, melanggar yang di hukum,” tegasnya. (faj/man/b)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!