Radar Selatan

Gowa

Adnan Soroti Sistem BPJS Kesehatan

WAWANCARA. Bupati Gowa, Adnan Purictha Ichsan saat di wawancara beberapa media, di Jakarta, Senin, 8 Januari 2019.

GOWA, RADARSELATAN.CO.ID — Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan menjelaskan alasan Kabupaten Gowa menolak ikut sistem Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Menurutnya, ada yang salah dalam sistem BPJS Kesehatan.

Hal ini diungkapkan Adnan saat diundang menjadi salah satu narasumber pada acara Prime Time bertema ‘Sangkarut BPJS Kesehatan’ yang dilaksanakan secara live streaming di salah satu TV Nasional, Senin, 7 Januari 2019.
“Saya merasa begitu banyak kesalahan-kesalahan dalam BPJS ini. Semangat BPJS ini adalah konsep gotong royong dimana orang kaya mampu membiayai orang miskin, tetapi begitu realitas di lapangan saya melihatnya kok itu agak beda makanya saya ajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya.

Ia menyebutkan, pada tahun 2016 lalu pihaknya sempat melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI, tapi gugatan tersebut ditolak. Sehingga pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Gowa kembali melakukan intergrasi BPJS lagi.
“Memang sudah saya katakan jika gugatan saya ditolak sama MK maka otomatis pemerintah harus ikut dalam BPJS karena pemerintahan itu sifatnya linier dari atas sampai dengan bawah harus ikut,” ujarnya.
Tak hanya itu, Adnan menjelaskan bahwa sebelum Pemerintah Kabupaten Gowa berintegrasi dengan BPJS Kesehatan, Pemkab Gowa punya program kesehatan yang diperuntukkan untuk masyarakat Gowa yakni Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
“Jamkesda ini mencover semua masyarakat Gowa baik yang kaya atau miskin asalkan mau dilayani dengan perawatan kelas 3 maka akan kami cover semua.

Tidak harus melewati banyak prosedur, cukup dengan hanya memperlihatkan KK dan KTP saja masyarakat sudah bisa dilayani, dan ini semuanya kami gratiskan,” ungkap lulusan Magister Hukum Unhas ini.
Lebih lanjut, dirinya juga mengatakan bahwa konsep BPJS ini sebenarnya sangat bagus dan perlu diapresiasi, dimana orang mampu membiayai orang miskin, tetapi implementasi yang dirasakan dan sesuai hitungan saya terdapat kekeliruan, bukannya orang kaya yang membiayaai orang miskin tetapi orang miskinlah yang membiayai orang kaya.

“Olehnya itu, harusnya ada perbaikan sistem. Jangan mengeluarkan aturan dan kebijakan secara langsung, harusnya lihat dulu persoalan yang ada di lapangan, baru dikeluarkan kebijakan dan aturan tersebut, karena jika aturan tersebut dikeluarkan tanpa melihat persoalan di bawah, maka kami yang menjadi korban. Masyarakat itu tidak pernah mau mengetahui mana program pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah Pusat, ketika mereka tidak mendapatkan pelayanan maksimal maka yang mendapatkan komplainnya, bukan pemerintah provinsi dan pusat, pasti pihak kami,” tutur bupati termuda di Kawasan Timur Indonesia ini.

Ia juga memberikan saran kepada pemerintah pusat, kiranya sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut, harusnya terlebih dahulu tahu apa yang jadi persoalan di bawah, agar masyarakat juga tidak bingung ketika ada kebijakan- kebijakan seperti ini. (*)

 

REPORTER: HENDRA
EDITOR: HASWANDI ASHARI

Berita Populer

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!