Radar Selatan

Hot News

Agra Tuntut Pembatalan Surat Perintah PT Lonsum Untuk Buruh

RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pimpinan Wilayah Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Sulawesi Selatan menyatakan sikap atas Surat yang di keluarkan oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT.LONSUM. Dalam surat tersebut memerintahkan penanaman karet di lokasi yang diduduki masyarakat Adat Kajang di Desa Tamatto.

Menurut informasi yang dihimpun AGRA, perintah tersebut disertai ancaman PHK kepada para buruh yang tidak menjalankannya. Agra menilai jika surat perintah tersebut tidak diindahkan, maka akan berpotensi terjadi benturan dengan masyarakat Adat Ammatoa Kajang yang sementara melakukan penanaman jagung.

“Batalkan Surat Perintah PT.LONSUM kepada buruh dengan ancaman kehilangan pekerjaan jika tidak melakukan penanam karet di lokasi Tamatto yang sementara di tanami jagung oleh masyarakat adat Ammatoa Kajang,” ujar Ketua AGRA Sulsel, Faizal, kemarin.

PT. Lonsun diketahui terlibat kasus perampasan tanah ulayat masyarakat Adat Ammatoa Kajang seluas 2.853 Ha yang tersebar di empat kecamatan, yaitu Kajang, Herlang, Ujungloe, Dan Bulukumpa. Berdasarkan Perda nomor 9 Tahun 2015 dengan jelas dan terang membuktikan bahwa sebagian HGU milik PT.Lonsum berada dalam wilayah Adat Ammatoa Kajang. Wilayah adat tersebut merupakan tanah milik masyarakat adat Kajang yang dirampas oleh PT. Lonsum. Hingga kini masyarakat Adat Kajang masih terus berjuang mengeluarkan tanah mereka dari belenggu HGU PT. Lonsum.

Hasil penelusuran AGRA Bulukumba, SK No.111/1997 yang digunakan PT. Lonsum, sampai hari ini sama sekali tidak mimiliki izin pemanfaatan ruang, izin usaha perkebunan, izin lingkungan,
dan beberapa izin. Sementara izin tersebut merupakan prinsip yang harus dimiliki oleh perusahaan perkebunan. Atas dasar itu, perjuangan atas tanah ulayat yang dilakukan oleh masyarakat Adat Ammatoa Kajang terus mengalami peningkatan.

Sejak 24 September 2018, masyarakat Adat Ammatoa Kajang menggarap sebagian lahan di lokasi Bontoa, Bonto Mangiring, dan Tamatto. Pada perkembangannya, lokasi Bontoa yang digarap dan ditanami jagung oleh masyarakat kembali dirampas.

Perampasan itu terjadi pada hari Kamis, 17 Januari 2019. Lahan mereka kembali ditanami karet oleh PT.Lonsum. Selain merusak, PT. Lonsum juga merusak 12 rumah kebun milik masyakat Adat Ammatoa Kajang. Hal serupa juga terjadi di lokasi Bonto Mangiring. Lahan yang telah ditanami jagung oleh masyarakat, belakangan ini kembali ditanami karet oleh PT.Lonsum. Selanjutnya PT. Lonsum kembali berencana memaksakan penanaman karet berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh SPSI PT.LONSUM pada tanggal 8 Februari 2019 No.026/PIE/INT/II/2019.

Surat tersebut memerintahkan secara paksa kepada seluruh pekerja agar melakukan penanaman di lokasi Tamatto pada Senin, 11 Februari 2019 yang saat ini sedang digarap oleh masyarakat Adat Kajang, dengan ancaman kehilangan pekerjaan (PHK) jika tidak melakukan
penanaman. Hal tersebut dinilai bahwa PT.Lonsum sengaja mengeluarkan surat perintah untuk membenturkan masyakat dengan pekerja. Padahal titik dan lokasi yang telah di-Land Clearing (LC), di luar dari lokasi yang sedang digarap, ditanami jagung, dan mendirikan rumah-rumah kebun oleh masyakat Adat Ammatoa Kajang masih sangat luas.

“Kami meminta pembatan upaya mobilasi buruh ke lokasi Tamatto yang sementara ditanamami jagung oleh masyarakat Adat Ammatoa Kajang oleh PT. Lonsum,” ujarnya.

Jika dipaksakan, pihaknya mengecam tindakan ancaman PHK oleh manajemen PT.Lonsum terhadap buruh jika tidak melakukan penanam di lokasi Tamatto.
(jar)

Berita Populer

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!