Akan Ada Bacabup Layu Sebelum Berkembang Jika Memasuki Pendaftaran KPU

IKLIM POLITIK di Kabupaten Bulukumba menghadapi momentum pesta demokrasi Pilkada cukup tinggi. Hal itu setidaknya terlihat dari banyaknya tokoh Bulukumba yang menyatakan sikap maju dalam perebutan kursi terwahid di Butta Panrita Lopi.

LAPORAN: RAKHMAT FAJAR

Pasca Pileg 2019 lalu, ada 30-an nama yang muncul untuk maju sebagai calon bupati dan calon wakil bupati. Namun melihat dari komposisi kursi partai di DPRD Bulukumba, diprediksi hanya akan diikuti empat pasang calon dari jalur parpol. Jika begitu, maka kemungkinan besar hanya ada delapan figur yang akan mendapatkan tiket maju bertarung.

Lalu bagaimana nasib para bacabup lainnya, Pengamat Politik sekaligus Dosen Ilmu Sosial Politik, STISIP Sinjai, Dr. Hermansyah menilai, sebelum tahapan pendaftaran di KPU, akan banyak figur yang secara tidak langsung buang handuk alias mundur sebelum bertarung.
Menurutnya, kondisi tersebut sangat mungkin dalam politik. “Menjelang babak akhir promosi dan penentuan kursi partai pengusung, memang banyak yang bakal calon berguguran, banyak buang handuk sebelum masuk ke pintu KPU,” terangnya, Selasa, 14 Januari 2020.

Pertama bakal calon tidak memiliki kursi pendukung partai sebagaimana disyaratkan oleh KPU, kedua, tidak adanya pasangan yang tepat dan saling menguntungkan dan juga terkadang perjanjian antar partai pendukung tidak menemui kesepakatan.

“Kalau independen, maka syarat jumlah dukungan KTP yang tidak mampu dipenuhi. Hal inilah yang terkadang kandidat calon berguguran, sehingga banyak baliho terpasang, hanya sekadar promosi diri, atau perkenalan, namun belum bisa terus melaju ke pintu KPU karena adanya faktor itu tadi,” paparnya.

Ia menerangkan, fenomena politik tersebut adalah hal yang lazim pada sebuah kontestasi politik, dikatakan tak semua figur yang saat ini telah menyatakan sikap maju sebagai bakal calon bupati atau wakil bupati mulus hingga masuk ke gerbang KPU sebagai calon tetap.

“Persoalannya adalah dimana regulasi pilkada yang menjadi hambatan, promosi politik gencar dilakukan, karena belum ada regulasi pilkada, jadi bebas pada individu melakukan promosi, namun disaat adanya tahapan pilkada berdasar regulasi, buang handukpun terjadi. Karena banyak yang tidak terpenuhi syarat,” jelasnya. (faj/has