Radar Selatan

Bulukumba

BPKD Tertinggi, Dispar Terendah

SAMBUTAN. Wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto memberikan sambutan pada monitoring dan evaluasi di Bappeda Bulukumba, Selasa, 15 Januari 2019.

Capaian Realisasi Program Kegiatan Pembangunan

BULUKUMBA, RADARSELATAN.CO.ID — Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bulukumba menggelar monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan. Rapat monitoring berlangsung di Kantor Bappeda Bulukumba, Selasa, 15 Januari 2019.
Kegiatan dibuka Wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto dihadiri perwakilan dari Bappeda Provinsi Sulsel, Ketua Komisi A Muh. Tamrin, Ketua Komisi C DPRD Bulukumba H. Patudangi Azis dan Ketua Komisi D Fahidin.
Plt Bappeda Bulukumba, Ali Saleng membacakan, rekapitulasi capaian realisasi program kegiatan pembangunan Kabupaten Bulukumba dari APBD kabupaten atau belanja langsung di triwulan IV Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan presentasi, tertinggi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah realisasi keuangan dan fisik masing-masing 96,92 persen, BPBD realisasi masing-masing 96,79 persen. Berada diurutan ke 3 yakni Satpol PP dan Damkar realisasi masing-masing 96,71, lalu Inspektorat dengan realisasi keuangan dan fisik masing-masing 96,69 persen dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan realisasi keuangan 96,27 dan fisik 98,75.
Tak hanya tertinggi, Ali Saleng juga membacakan realisasi program yang terendah dari 38 perangkat daerah. Di urutan terakhir yakni Dinas Pariwisata dengan realisasi Keuangan 76,26 persen dan Fisik 92,96, Dinas Penanaman Modal dan PTSP realisasi masing-masing 80,47 persen.
Selanjutnya Dinas Tenaga Kerja realisasi keuangan dan fisik 81,18 persen dan 91,00 persen, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM realisasi masing-masing 81,60 persen dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian keuangan 81.56 persen dan fisik 88,42 persen.
Balanja langsung APBD Bulukumba sebesar Rp 674.016.020.824 dari total anggaran Rp 737.495.021.216, sisanya Rp 63.479.001.167.
Tomy Satria Yulianto dalam sambutannya mengharapkan setelah rapat, akan ada akumulasi yang dilaksanakan oleh Bappeda terkait program-program kegiatan yang dilakukan seluruh perangkat daerah. Bukan hanya sebatas pencapaian akumulatif berupa capaian fisik tapi bentuk-bentuk program agar ini menjadi bagian pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat Bulukumba terkait pembangunan di tahun 2018.

“Jadi proses monitoring dan evaluasi program kita tak hanya berhenti pada dititik presentase tapi harus dideskripsikan pada apa-apa yang ada dicapaian fisik maupun keuangan itu. Contoh BPKD tadi yang disebut tertinggi harus jelas, jangan sampai hanya perjalanan dinas semua di situ,” tegasnya.

Lebih lanjut Tomy berharap presentasi harus harusnya didekripsikan, apa yang telah dicapai pemerintah daerah di 2018. Sehingga saat diperhadapkan dengan data-data yang disiapkan BPS nantinya, pemerintah mampu menjawab bahwa capaian merupakan kerja-kerja keras kita.
“IPM kita meningkat, pertumbuhan ekonomi kita meningkat karena pembangunan kita di 2018 merunjuk pada menstimulan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Capaian pembangunan harus dideskripsikan contoh simpelnya berapa panjang jalan yang dibangun, berapa panjang drainase yang dibangun, berapa jumlah bedah rumah kita, jumlah bantuan sapi, dan lain-lain,” ujar Tomy.

Monitoring dan evaluasi diharapkan Tomy tak hanya menjadi sebuah rutinitas yang dilakukan di tingkat pemerintah daerah. Harusnya evaluasi dan monitoring mendapat perhatian kita semua bahwa ini bukan siklus berulang, berjibaku dengan tantangan yang sama. Seperti tantangan di 2016 masih menjadi hal yang sama di 2017 dan kendala di tahun itu masih ditemukan di 2018.
“Terus pembelajarannya di mana?. Seharusnya ini menjadi tempat di mana ada sesi pembelajarannya, kalau ternyata kendalannya A di 2016, seharusnya bukan lagi kendala di tahun selanjutnya karena ada proses evaluasi dan monitoring,” jelasnya. (jar/has)

Berita Populer

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!