Radar Selatan

Bulukumba

Dinilai Salahi Prosedur, Pengangkatan Dusun di Desa Pantama Minta di Ulang

Pemuda Desa Pantama, Kecamatan Kajang

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Proses pengagkatan kepala Dusun Koli-Koli, Desa Pantama, Kecamatan Kajang diprotes. Masyarakat menilai proses yang berjalan menyalahi prosedur.

Hal itu disampaikan, salah satu Tokoh Pemuda Desa Pantama, Ismail Ridwan, kepada RADAR SELATAN ia mengungkapkan proses yang berjalan menyalahi prosedur lantaran pengangkatan dilakukan tanpa mengacu pada kualifikasi pensyaratan yang telah disepakati oleh tim seleksi (Timsel) Kepala Dusun. Olehnya ia berharap agar, kepala dusun yang diangkat kepala Desa Pantama untuk dianulir dan dilakukan musyawarah dan verifikasi berkas ulang.

“Alasannya, kualifikasi syarat untuk kepala Dusun harus berijazah SD, SMP dan SMA dan dilegalisir, nyatanya kita tahu dusun yang diangkat bernama Muh Irsan, tidak memiliki ijazah SMP hanya surat keterangan, dan bukan rahasia umum lagi di kampung kalau dia tidak pernah mengenyam pendidikan formal, setahu kami ia hanya lulusan SD,”jelasnya. Sabtu 13 Oktober 2018.

Menurutnya, proses pengangkatan kepala Dusun Koli-koli pada dasarnya tidak diprotes masyarakat jika sebelumnya dilakukan musyawarah dengan para tokoh lintas elemen Desa Pantama.

“Kami protes, ini tidak demokratis tanpa ada musyawarah, makanya kita minta pihak terkait dilakukan verifikasi berkas ulang. Jika tidak kami akan melakukan aksi demostrasi,”tegasnya.

Sementara itu, Jusran Jafar yang merupakan salah satu calon Kepala Dusun Koli-koli, Desa Pantama, menilai terjadi permainan serta milihat tahapan yang berlangsung hanya formalitas alias sekedar mengugugurkan kewajiban. Alasannya, ditemukan adanya rekomendasi yang lebih awal dikeluarkan Kepala Desa Pantama, terkait nama Kepala Dusun yang akan di angkat Camat Kajang, tertanggal 20 September 2018.

“Lucunya tahapan verifikasi berkas, tes wawancara, tes pengetahuan umum dan agama itu baru dilakukan pada 10 Oktober 2018. Artinya percuma ada tahapan toh ternyata sebelumnya sudah ada rekomendasi yang dikeluarkan, jadi ini terkesan hanya cuci tangan saja, untuk apa ada tahapan dan verifikasi,”herannya.

Tidak hanya itu, kepala dusun yang diangkat juga tidak memenuhi kualifikasi pensyaratan lantaran tak memiliki ijazah SMP melainkan hanya keterangan belajar, bahkan ijazah SMA nya saja patut dicurigai keabsahannya. Padahal dalam pensyaratan para calon kepala dusun harus melengkapi Ijazah SD, SMP dan SMA yang dilegalisir masing-masing dari asal sekolah. Olehnya ia berharap, agar dilakukan verifikasi atau musyawarah ulang terkait proses pengangkatan kepala dusun Koli-koli.

“Bagaimana kualitas demokrasi kita bisa bagus kalau tidak ada musyawarah dan proses yang baik dalam hal ini. Kita ini pemuda mau belajar berdemokrasi tapi kalau begini hanya pengangkatan yang tanpa didasari prosedur yang benar kan pada akhirnya akan melahirkan pemerintahan desa yang kurang baik. Kalau ini tidak ada jalan keluar maka kita akan tempuh jalur demonstrasi,”paparnya.

Terpisah salah satu Anggota Timsel Kepala Dusun, Desa Pantama, Colle yang dihubungi RADAR SELATAN menjelaskan pada proses seleksi berkas dan tahapan penjaringan calon dusun disyaratkan berijazah SD, SMP dan SMA yang dilegalisir oleh sekolah asal. Selanjutnya, pada proses penjaringan terdapat dua calon dusun, dalam perjalanan verifikasi timsel menemukan jika salah satu calon dusun yakni Muh Irsan tidak memenuhi syarat lantaran tidak melampirkan Ijazah SMP yang telah dilegalisir termasuk ijazah SMA yang dilampirkan dipertanyakan keabsahannya lantaran berdasarkan masukan masyarakat setempat mengetahui jika Muh Irsan tidak pernah bersekolah dan lulus SMA.

“Yah aneh memang karena rasa-rasanya kerja kami di timsel juga percuma karena proses yang kita lakukan hasilnya juga tetap diindahkan. Jadi keberadaan kita di timsel dibentuk artinya percuma dan hanya formalitas belaka, jadi untuk SMP itu bukan ijazah asli yang diperlihatkan tapi hanya keterangan belajar saja,”paparnya.

Sementara itu kepala Desa Pantama, Muh Azis, yang dihubungi Radar Selatan, membantah proses yang berlangsung tidak menyalahi prosedur. Ia juga berdalih jika ia tidak pernah mengeluarkan rekomendasi pengangkatan perangkat desa tertanggal 20 September.

“Tidak mungkin dinda tidak benar itu siapa bilang?. bagaimana kita buat penjaringan atau timsel kalau ada rekomendasi lebih duluan keluar, kan percuma ada timsel. Tidak benar itu, yang bersurat itu adalah panitia. Dasarnya kan hasil dari verfikasi panitia yang melakukan seleksi mereka yang tahu soal keabsahan ijazah,”keliknya.

Sementara itu Plt Camat Kajang, HM A Guntur yang coba dikonfirmasi beberapa kali melalui nomor telepon selulernya belum berhasil hingga berita ini diterbitkan. (fajar).

Berita Populer

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!