Radar Selatan

Bulukumba

Jika Tak Digubris Presiden, Honorer K-2 Akan Tentukan Sikap Politik di Pilpres

REPORTER: RAKHMAT FAJAR
JAKARTA, RADAR SELATAN.CO.ID  — Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) mengancam akan menempuh jalur hukum dan politik. Langkah ini dilakukan jika pemerintah tidak memberikan solusi atas nasib mereka untuk diangkat diangkat menjadi PNS.
Ketua Forum Honorer Korda Bulukumba, Hasbah yang ikut dalam unjuk rasa di Jakarta mengatakan, seluruh honorer K-2 tetap pada tuntutannya untuk diangkat menjadi PNS. Namun jika tahun ini pemerintah tidak memberikan kepastian, maka seluruh honorer sepakat untuk menemput langkah hukum dan politik.
“Kami adalah forum legal, punya massa, punya hak pilih. Kami tidak akan menyia-nyiakan ini. Kami akan memberikan dukungan politik ke calon (presiden) manapun yang bisa mengangkat honorer jadi PNS. Ini sudah pernyataan sikap dari forum honorer pusat,” tegas dihubungi melalui telepon, kemarin.
Dalam aksi yang berlangsung di Tugu Monas dan Istana Kepresidanan itu, mereka menuntut pencabutan Permen-PANRB, No. 36 dan 37/2018 Seleksi CPNS. Regulasi tersebut dinilai diskriminatif dan tidak berkeadilan dengan membatasi usia maksimal 35 tahun bagi honorer K-2 untuk mengikuti seleksi CPNS.
Honorer, lanjut Hasbah juga menolak dijadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Selain itu mereka meminta payung hukum pengangkatan PNS yang pro honorer.
“Kami juga sementara menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Agung. Jika sampai akhir tahun tak ada keputusan pro honorer, kami akan menentukan sikap politik. Kami meminta pemerintah menghargai dan memihak kepada para guru honorer dalam mencerdaskan anak bangsa,” tegasnya.
Hasbah juga membeberkan soal kesejahteraan guru honorer yang jauh dari harapan. Betapa tidak, mereka hanya mendapatkan honor kisaran antara Rp 400.000 hingga Rp 500.000 per bulan. Jumlah tersebut tidak sesuai dengan beban kerja yang ditanggung.
“Semuanya honorer ada 428 ribu, tidak sedikit. Setidaknya dua juta suara dengan sanak saudara. Makanya saya mau bargaining, kalau mau ayo, tidak mau ya sudah,” tegas dia.
Sebelumnya, ribuan pegawai honorer melakukan aksi di depan Istana Kepresidenan, Jakarta. Mereka untuk menyuarakan tuntutan untuk diangkat menjadi PNS.
Bahkan mereka rela bermalam di depan istana untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Namun sampai Rabu sore 31 Oktober, Jokowi tidak menerima mereka. Massa pun akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 16.00 WIB kemarin, dan menunggu langkah selanjutnya melalui jalur hukum. (*)

Berita Populer

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!