Mutasi Berpolemik, Aktivis Soroti BKPSDM

BULUKUMBA, RADAR SELATAN — Mutasi jilid I dan II lingkup Pemkab Bulukumba menuai sorotan dari masyarakat. Pasalnya, terdapat salah ketik jabatan hingga dilema ASN terganti tanpa pemberitahuan dari Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Aktivis Bulukumba, Rudi Tahas mengatakan, mutasi eselon II tidak berdasar job fit, banyak di antaranya yang mengisi jabatan tidak sesuai kompetensinya. Bukan hanya mutasi jilid I, mutasi jilid II juga dianggap banyak bermasalah, bahkan pengetikan surat keputusan (SK) masih berlangsung.
“Semuanya (mutasi jilid I dan jilid II) bermasalah. DPRD harus melakukan RDP (RAPT Dengar Pendapat) terkait kisruh mutasi ini,” pintanya.
Rudi menilai, banyaknya salah ketik dari pihak BKPSDM menyebabkan dobel pengisian jabatan. Parahnya, ada yang satu jabatan tiga yang melapor sehingga ketiga ASN menjadi bingung. Beberapa orang juga dimutasi dari satu lingkup kerja yang sama menyebabkan tim kehilangan atmosfir sehingga pimpinannya mengundurkan diri.
Permasalahan itu, menurutnya harus segera disikapi karena berkaitan dengan pelayanan publik Pemkab Bulukumba. Selain itu juga akan berdampak pada optimalisasi pekerjaan yang terhambat karena hingga kini sejumlah ASN masih mengurus ke mana dia akan bertempat, padahal seharusnya sudah menjalankan pekerjaannya. Kisruh mutasi telah berulang selama masa pimpinan Andi Ade Ariadi selaku kepala BKPSDM.
“Sebaiknya jika ada rotasi mutasi maka semua pimpinan berganti, termasuk kepala BKD berganti. Jangan terlalu merasa nyaman dengan jabatannya, mengendalikan ASN berdasarkan keinginan pribadi sehingga hasilnya seperti saat ini,” geramnya.
Pada mutasi jilid I, diketahui sebanyak 77 ASN terkena dampak yakni I6 eselon II dan 61 Eselon III. Jilid II sebanyak 198 ASN terkena dampak yakni 195 eselon IV dan 3 eselon III. Terdapat pergantian, pergeseran, kenaikan pangkat, pengisian jabatan lowong hingga nonjob.
Jarak mutasi jilid I hanya 4 hari dari mutasi jilid II namun dengan persiapan yang mepet. Hal itu dinilai pada deadline waktu, meski masih di 7 Januari, namun pelaksanaan kegiatan menjelang menit-menit terakhir, bahkan penutupan kegiatan dini hari, sudah memasuki 8 Januari. Selain itu, tak semua ASN yang dilantik hadir dalam pengambilan sumpah. Kendalanya penyampaian pada pihak terkait yang lambat.
Ketua DPRD Bulukumba, H. Rijal mengatakan, pihaknya tak ingin banyak berkomentar sebelum melakukan RDP. Rencananya penjadwalan RDP pada rapat Senin13 Januari.
“Senin kami rapat dengan pimpinan fraksi sekalian penjadwalan RDP,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, Kadis BKD, Andi Ade Ariadi belum memberikan jawaban konfirmasi. Pesan whatsapp yang dikirim belum dibalas dan panggilan telpon melalui nomor yang biasa digunakan pun belum dijawab. (jar/has/