Radar Selatan

Bulukumba

Mutasi Pejabat Labrak PKPU

BULUKUMBA, RADAR SELATAN — Mutasi pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba terancam sanksi. Hal itu terjadi jika melabrak Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 tahun 2016.

Komisioner Bawaslu Bulukumba, Bakri Abu Bakar menjelaskan, dalam pasal 71 ayat 2 secara tegas melarang dilakukan mutasi enam bulan sebelum penetapan calon. Baik dilakukan oleh gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota.

“Kalau ditarik ke belakang maka mulai tanggal 8 Januari 2020 tidak boleh lagi ada penggantian pejabat karena 8 Juli sudah dilakukan penetapan calon,” jelasnya.

Jika hal itu dilakukan, maka petahana akan dikenakan sanksi pembatalan. Namun jika bupati bukan petahana akan dipidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan, dan atau denda paling sedikit Rp 600 ribu atau paling banyak Rp 600 juta.

Bakri mengaku telah dua kali memberikan imbauan ke Bupati Bulukumba terkait mutasi. Penyampaian tersebut sebagai bentuk pencegahan pelanggaran pemilihan.

“Yang jelas penggantian pejabat sejak tanggal 8 Januari 2020 tidak boleh lagi kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri maka itu boleh,” tambahnya.

Diketahui pasca pelantikan pejabat pada 7 Januari malam sekitar pukul 23.30 wita menimbulkan kisruh. Ada banyak masalah dalam penempatan pejabat. Sehingga Pemkab Bulukumba akan melakukan perbaikan atas Surat Keputusan (SK) yang telah ditetapkannya.

“Apakah jika diperbaiki SK-nya tidak melanggar PKPU, karena pasti perbaikannya setelah tanggal 7 Januari dan itu sudah bertentangan dengan PKPU,” tanya Safiuddin, anggota DPRD Bulukumba.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Andi Ade Ariadi mengklaim, banyaknya kesalahan penempatan pejabat karena mengejar batas akhir mutasi berdasarkan surat Bawaslu Bulukumba. Kendati demikian, perbaikan SK tetap boleh dilakukan karena berdasarkan diktum dalam SK tersebut.

“Ada diktum apabila keputusan ini terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diperbaiki sebagai mestinya, itu dasar kami memperbaiki,” terangnya.

Kabag Hukum Pemkab Bulukumba, Asnarti Said Culla masih enggan berkomentar terkait aturan PKPU tersebut. Dia mengaku akan mempelajari terlebih dahulu SK yang dikeluarkan BKPSDM.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Bulukumba, Andi Bau Amal menyebut diktum perbaikan SK dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan yang tidak disengaja.

“Kalau disengaja salah, itu tidak bisa,” kuncinya. (jar/has/

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!