Mutasi Pejabat Terus Menuai Sorotan

by
Andi Bau Amal

BULUKUMBA, RADAR SELATAN — Aktivis merilis sejumlah sorotan kekeliruan yang fatal pada mutasi eselon II dan III lingkup Pemkab Bulukumba. Di antaranya kenaikan jabatan sejumlah ASN membawahi ASN lainnya yang memiliki golongan lebih tinggi.

Rudi Tahas membeberkan, kesalahan mutasi yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), jabatan kabid diklat RSUD yang sekarang diisi oleh pejabat saat ini memiliki golongan III.C sedangkan kepala seksinya ada yang IV.A.

Salah satu kabid di PMD memiliki golongan III.C sedangkan bawahannya memiliki golongan IV.A. Kabid Pelayanan Medik RSUD yang baru juga memiliki golongan IV.A sementara salah satu kepala seksinya golongan IV.B yang sudah empat tahun.

Kekeliruan lainnya, adalah jabatan Asisten I Bidang Pemerintahan yang lowong karena ditinggal pensiun pada Desember lalu diisi tanpa lelang jabatan. Kemudian jabatan wakil direktur RSUD yang diisi oleh pejabat golongan III.D namun belum mengikuti latpim. Selain itu, BKPSDM tidak mempublis daftar mutasi.

“Belum lagi kita membahas mutasi jilid II untuk eselon IV. Ini banyak kekeliruan,” sesalnya.

Kepala BKPSDM, Andi Ade Ariadi yang dikonfirmasi mengarahkan untuk wawancara kepada Kabid Mutasi, Ahmad Rais yang baru menduduki jabatannya setelah mutasi pada 3 Januari lalu. Ahmad Rais diketahui sedang cuti saat pelantikan dan baru masuk aktif pada 8 Januari lalu sedangkan mutasi jilid II berlangsung 7 Januari.

Andi Rais mengatakan, semua proses untuk prasyarat dalam mutasi telah dilakukan. Termasuk melalui rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), termasuk dengan pimpinan.

Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan, Andi Pangeran mengaku belum ada ASN yang melaporkan terkait kisruh mutasi namun pihaknya telah mendengarkan isu tersebut. Untuk saat ini, belum membuat jadwal Rapat Dengar Pendapat (RDP) namun usai kesibukan sosialisasi terkait pilkades, dirinya segera memanggil BKPSDM.

“Paling telat Senin, kami akan panggil BKPSDM untuk RDP,” katanya.

Terkait kekeliruan dalam mutasi, Andi Pangeran minta Ketua Baperjakat untuk menjelaskan. Sebagai pejabat, Andi Bau Amal dianggap paling paham prosedur mengenai jenjang karir.

Ketua Baperjakat Andi Bau Amal menjelaskan, tata cara pelaksanaan mutasi mengacu pada peraturan BKN nomor 5 tahun 2019. Kemudian dalam pasal 197 peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, dijelaskan bahwa instansi pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya dengan memperhatikan aspek kompetensi, pola karir, pemetaan pegawai, kelompok rencana suksesi dalam perpindahan dan pengembangan karir, penilaian prestasi kerja atau kinerja dan perilaku kerja, dan kebutuhan organisasi.

“Aspek lainnya adalah sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan,” katanya.

Dalam peraturan tersebut, lanjut Bau Amal, mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Terpenting adalah memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

“Jika mengikuti prosedur yang ada maka tidak ada kesalahan dalam mutasi,” tambahnya. (jar/has/