Radar Selatan

Bantaeng

Perempuan Bulukumba Deklarasi Stop Pernikahan Anak

ANJAR S MASIGA/RADAR SELATAN Kepala Dinas P3A, Umrah Aswani menandatangani deklarasi stop perkawinan anak di Kabupaten Bulukumba, Sabtu, 30 November di Lapangan Pemuda. Penandatanganan dilakukan perwakilan dari berbagai organisasi perempuan di Bulukumba.
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID  — Bersama Forum Anak Bulukumba, Koalisi Perempuan Indonesia (KPA) Bulukumba bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Radar Selatan dan berbagai lembaga menggelar deklarasi Stop Pernikahan Anak. Deklarasi diterjemahkan ke dalam bahasa daerah, bugis dan konjo berlangsung di Lapangan Pemuda, Sabtu, 30 November.
Kepala DP3A, Umrah Aswani dalam sambutannya mengatakan, anak merupakan generasi penerus bangsa, karena itu hak mereka harus dipenuhi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, berkreasi dan berinovasi. Perkawinan dinilai sebagai bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, serta pelanggaran terhadap hak anak. Khususnya hak untuk menikmati kualitas hidup yang baik dan sehat, serta hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai usianya.
“Hari ini kita berikrar bersama menyuarakan bergerak bersama mengurangi angka pernikahan anak,” tegasnya.
Umrah menegaskan, para orang tua harus memahami bahwa anak adalah asat masa depan. Penikahan dapat menghancurkan, dan memutuskan cita-cita anak. Perkawinan dini menggagalkan segalanya untuk anak-anak.Karenanya diminta semua pihak terlibat dalam menggaungkan stop pernikahan anak. Stop memanipulasi usia anak, dan pelaminan bukan tempat bermain.
“Jangan memanipulasi usia, baru 13 tahun dipaksa jadi 17 tahun untuk dapat dinikahkan. Kita lupa kalau alat reproduksi yang dimiliki belum siap untuk hamil. Jika ini terjadi yang ada anak mengasuh anak,” sesalnya.
Direktur Radar Selatan, Sunarti Sain mengatakan, kegiatan deklarasi stop pernikahan anak dengan tema nasional “Cegah Perkawinan Anak” berlansung se Indonesia sejak 25 November hingga 16 hari ke depan.
Deklarasi Stop Pernikahan Anak, penting kita suarakan hingga ke masyarakat. Gerakan itu dimulai dari lingkugan kecil kita.
Semua pihak yang terlibat seperti TP PKK, Pemuda Pancasila, Kohati, PMII, IMM dan organisasi lainnya diharapkan menggaungkan dan menyebarkan di lingkungan terkecilnya. Selaku perwakilan perempuan, dirinya mendorog regulasi yang mengatur stop pernikahan anak dalam peraturan bupati.
“Kita dapat bercontoh dari Desa Bialo yang sudah membuat peraturan desa. Kita tinggal tunggu regulasi ini ditindak lanjuti,” ujarnya.
Kampanye stop pernikahan dini itu mengajal masyarakat untuk memahami, masa anak seharunya bermain dan belajar. setelah menyelesaikan pendidikan dan cukup usia baru dapat dinikahkan. Ajakan itu diterjemahkan ke dalam bahasa konjo “Hattu caddi injo akkarena na pilajara, talia bunting. Abuntingannga nigaukan punna caraddemaki” dan ke dalam bahasa bugis “Wettu baiccuta maccule na magguru, tania botting. Iyatu bottingnge paissepi taue. (jar)

Berita Populer

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!