Radar Selatan

Pendidikan

Siswa Belum Terima Ijazah

Buntut Nonjob Mantan Kepala SMPN 2 Bulukumba

REPORTER: RAKHMAT FAJAR
EDITOR: HASWANDI ASHARI

BULUKUMBA, RADARSELATAN.CO.ID — Kisruh di internal Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Bulukumba terus berlanjut. Dampaknya, ratusan alumni di sekolah tersebut terpaksa lulus tanpa mengantongi ijazah sebagai tanda tamat belajar.

Kepala SMP Negeri 2 Bulukumba, H. Sahiruddin mengatakan bahwa belum diserahkannya ijazah tersebut lantaran kepala sekolah sebelumnya belum mau menandatangani ijazah para alumni. Dalam ijazah yang tercetak, masih tercantum nama kepala sekolah sebelumnya yakni Nurlela.

“Iya belum. Masih kepala sekolah sebelumnya. Coba kita tanyakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak bisa saya yang tandatangani, karena saat pengumuman dulu masih kepsek lama,” katanya kepada RADAR SELATAN, Rabu, 6 Februari 2019.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulukumba, Ahmad Januaris menjelaskan, belum diserahkannya ijazah kepada alumsi dikarenakan kepala sekolah sebelumnya dalam hal ini Nurlela menolak menandatangani. Meski telah beberapa kali dilakukan upaya komunikasi baik menemui secara langsung dan persuratan namun yang bersangkutan (Nurlela) enggan menandatangani.

“Alasannya karena dia (Nurlela) tidak terima dinonjobkan. Kan dari kepsek jadi guru dan memang itu ada aturannya, ada periodenya dan dia sudah habis periodenya kecuali kalau pimpinan yang masih memperpanjang. Saya saja dulu pernah mengalami hal sama, tapi tidak mempermasalahkan karena menyangkut kebutuhan organisasi. Jabatan itu kan bukan segalanya, hanya amanah saja,” terangnya.
Lanjut dia, lantaran tidak adanya kejelasan, saat ini persoalan tersebut telah ditangani Inspektorat untuk melakukan audit kinerja. Nantinya hasilnya akan diserahkan ke BKD untuk diberikan sanksi.

“Apa susahnya manandatangani, kasian siswa. Makanya saat ini nomor register ijazah siswa sudah kita input melakukan komunikasi agar masalah ini cepat selesai,” paparnya.
Terpisah, mantan Kepala SMP Negeri 2 Bulukumba, Nurlela menjelaskan, pada dasarnya ia tak perlu bertanggungjawab atas wewenang di SMP Negeri 2 Bulukumba. Lantaran, wewenang yang mestinya masih tanggungjawabnya telah diambilalih.
“Apa bedanya dengan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)dan penilaian prilaku kerja guru. Januari hingga Agustus 2018 seharusnya wewenang saya tapi Sahiruddin yang menilai sampai Desember 2018,” jelasnya.
Bahkan, Nurlela merasa proses mutasi yang ia terima sarat akan kepentingan dengan mengenyampingkan aturan dan prosedur. Bahkan ia merasa dirinya seperti bola yang dilempar kiri kanan.

“SK perpindahan saya diantarkan ke rumah tanggal 15 November 2018. Tapi penetapannya 13 Agustus 2018. Layakkah saya diperlakukan seperti bola dilempar ke sana kemari sesuai kehendak penentu kebijakan. Setelah saya menghabiskan waktuku, tenagaku, pikiranku untuk mengembangkan SMP Negeri 2 Bulukumba sebagai Sekolah Rujukan di Bulukumba?,” herannya. (*)

Berita Populer

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!