Radar Selatan

Bulukumba

Soal Orang Gila Bakal Gunakan Hak Pilih, KPU Tunggu Petunjuk

Wawan kurniawan Komisioner KPU Bulukumba
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID  —  Penggunaan hak pilih bagi penderita gangguan kejiwaan (orang gila), menjadi perbincangan hangat, tak terkecuali di Kabupaten Bulukumba. Isu ini ikut merebak di Butta Panrita Lopi, beberapa akhir terakhir ini.
Komisioner KPU Bulukumba, Wawan Kurniawan yang dimintai tanggapan terkait hal tersebut mengaku tak tahu menahu asal rimba isu yang saat ini bergulir di masyarakat. Hanya saja ia mengaku hal ini belum menjadi lokus diskusi disemua tingkatan KPU. Meski begitu, jika nantinya ada ruang yang diberikan bagi penderita sakit jiwa maka perlu dilakukan perubahan UU.
“Meski ada rekomendasi dari Parpol atau Bawaslu dalam DPTHP namun tetap UU nya diubah dulu kan jelas disitu soal syarat pemilih,” jelasnya, Rabu 21 November 2018.
Lanjut Wawan, untuk hak pilih bagi penderita gangguan kejiwaan, aturannya ada dalam PKPU No 11 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilu,  terkait dengan pemilih yang mengidap gangguan kejiwaan, telah jelas diatur dalam pasal 4 ayat 2 poin B.
Dalam aturan tertulis, bahwa pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya, adalah orang yang sedang tidak terganggu jiwa atau ingatannya. Sehingga jelas, kata dia, para pengidap gangguan kejiwaan tidak boleh memilih.
Namun, para pengidap gangguan jiwa ini masih memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya, jika memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 ayat 3. Dalam ayat tersebut dikatakan, bahwa pemilih yang sedang terganggu ingatan atau jiwanya tidak memenuhi syarat, sehingga harus dibuktikan menggunakan surat keterangan dokter.
“Kalau ditanya secara pribadi yah logikanya kan begini, jika pemilihnya kurang waras bagaimana hasilnya akan baik. Tapi kan kita dibawa ini ikut saja karena dipusat sebagai eksekutor. Tapi entahlah bagaimana nanti mungkin ada jawaban lebih rasional jika ini benar diberlakukan,” paparnya.
Sementara itu, Ketua DPC PKB Bulukumba, Fahidin HDK, yang dimintai tanggapan menjelaskan untuk syarat menjadi pemimpin sesuai ketentuan maka harus memiliki jiwa yang sehat, artinya bagi orang tidak sehat jiwanya maka pasti gugur sebagai calon. “Kalau yang akan dipilih saya kira sulit diterima publik,” jelasnya.
Berbeda dengan calon pemilih yang sakit jiwa pada proses tersebut harus dihargai dan tak boleh dilarang. Sepanjang tidak merusak kertas suara atau bikin onar didalam TPS.
“Tapi saya sarangkan orang yang  berkebutuhan khusus wajib didampingi oleh  petugas TPS, jadi  disuruh menunjuk siapa saja dan dibantu membuka kertasnya,” ujarnya. (*)

Berita Populer

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!