Radar Selatan

Bantaeng

19 Kades Diperiksa Polisi

BANTAENG, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID — 19 kepala desa di Kabupaten Bantaeng diperiksa kepolisian terkait pengawasan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Bantuan Dana Desa (BDD) tahun anggaran 2018.

Pemeriksaan tersebut dilakukan di ruang Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Bantaeng pada penghujung Februari 2019 lalu.
Pemeriksaan itu dilakukan demi mencegah terjadinya kebocoran anggaran di tataran pemerintah desa. Selain itu, hal ini juga merupakan bentuk tindak lanjut berdasarkan MoU atau nota kesepahaman antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Sehingga kepolisian mempunyai andil penuh atas kemungkinan-kemungkinan penyelewengan anggaran oleh desa-desa.
“Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bentuk tindakan preventif dalam mengawas penggunaan anggaran desa. Para kepala desa diberikan pemahaman terkait hak kepolisian dalam mengawal penggunaan anggaran,” terang Kapolres Bantaeng, AKBP Adip Rojikan saat ditemui di Mapolres Bantaeng, Rabu, 5 Maret 2019.

Ke-19 kepala desa yang sementara dalam proses penyelidikan itu berasal dari enam dari delapan kecamatan di Kabupaten Bantaeng.
Desa Bonto Jai dan Bonto Loe di Kecamatan Bissappu. Di Kecamatan Eremerasa yakni Desa Ulugalung, Desa Lonrong, Desa Barua, Desa Mamampang, Desa Pabumbungang, Desa Mappilawing dan Desa Parangloe.
Sementara di Kecamatan Pa’jukukang yaitu Desa Biangkeke, Desa Biangloe, Desa Baruga dan Desa Rappoa.
Kecamatan Uluere yakni Desa Bonto Tallasa, Desa Bonto Rannu dan Desa Bonto Tangnga. Sementara di Kecamatan Gantarangkeke hanya Desa Baji Minasa.

Untuk Kecamatan Sinoa, Desa Bonto Majannang dan Desa Bonto Tiro. “Iya 19 kepala desa ini sudah kami lakukan pemanggilan untuk dilakukan penyelidikan,” kata Adip.
Dia pun mengatakan, pemeriksaan ini dilakukan karena laporan informasi (LI) polisi, mengenai adanya dugaan penggunaan ADD dan BDD tahun 2018 yang tidak berjalan dengan maksimal, sehingga penyidik tipidkor Polres Bantaeng melakukan pemeriksaan awal atau proses penyelidikan.

“Atas dasar itulah sehingga kami telah melakukan penyelidikan kepada sejumlah kepala desa ini. Namun terkait terdapat indikasi korupsi atau tidaknya belum bisa dipastikan karena kami sementara melakukan pendalaman,” tuturnya.
Dia juga memperjelas bahwa untuk menyatakan sesuatu itu korupsi, mempunyai proses yang cukup panjang. Tentunya dalam prosesnya itu melibatkan berbagai instansi pemerintah terkait, seperti inspektorat.

Kendati demikian, apabila setelah penyelidikan terdapat indikasi korupsi yang ditemukan, maka akan dilanjutkan sesuai dengan proses hukum.
Menanggapi hal ini, Ketua LSM Laskar Anti Korupsi (Laki) Bantaeng, Andi Sofyan Hakim ikut mendukung penuh kinerja kepolisian. Bagi dia, pengawasan Dana Desa memang perlu diperketat.

“Langkah ini memang perlu dilakukan penegak hukum. Agar penggunaan dana desa lebih efektif. Selain itu dapat mengurangi oknum kades yang ujung-ujungnya tersandung kasus korupsi Dana Desa,” jelas pria yang akrab disapa Kareng Piang itu.
Dia pun berharap, pihak penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan untuk segera menuntaskan penyelidikan atas penggunaan ADD dan BDD tahun anggaran 2018, demi penyelamatan uang negara. (*)

REPORTER: MUHAMMAD SIDDIQ
EDITOR: HASWANDI ASHARI

Berita Populer

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!