BULUKUMBA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID — Rencana penataan kawasan Pantai Merpati Kabupaten Bulukumba dinilai dapat menimbulkan masalah sosial pasalnya terdapat masyarakat yang terancam tergusur.
Seperti yang dijelaskan oleh Maksum Syam selaku Sosiolog lulusan Universitas Indonesia (UI), bahwa penggusuran tentu akan berdampak pada persoalan sosial maupun ekonomi masyarakat yang tergusur.
“Penggusuran terhadap ruang hidup satu komunitas sosial atau masyarakat tentu saja hal ini merugikan secara ekonomi dan keberlanjutan hidup sekolompok masyarakat,” ketus Maksum saat dikonfirmasi RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID via WhatsApp, Senin, 10 Januari 2022.
Menurut Maksum yang juga adalah Direktur Eksekutif Sajogyo Institute ini, penggusuran mestinya tidak dilakukan untuk kepentingan ekonomi yang lebih besar, namun juga mesti mempertimbangkan hal lain yang tidak ternilai harganya.
“Pengusuran tidak pernah mempertimbangakan bahwa satu komintas seosial itu bukan sekedar kumpulan orang yang mendiami satu tempat, tapi di sana telah terbangun peradaban, kebudayaan, kemampuan kolektif bersama dan semua itulah yang disebut sebagai ‘Masyarakat’,” jelasnya.
Melakukan penggusuran, lanjutnya, berarti memporak-porandakan suatu bentuk struktur sosial yang disebut sebagai ‘masyarakat’ itu sendiri.
“Di sana ada kemampuan kolektif yang dimilki masyarakat untuk membangun dirinya dan membangun pranata, nilai-nilai dan budaya,” paparnya.
“Menggusurnya berarti menghancurkan segala kemampuan itu, jadi yang mereka hancurkan itu adalah sisitem sosial yang menyejarah, gak bisa ditukar dengan nilai rupiah,” tandasnya.
• Pembangunan Mesti Kedepankan Aksesibilitas Masyarakat
Terpisah, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sopian Tamrin menjelaskan bahwa pembangunan idealnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan masyarakat itu sendiri.
“Pembangunan hanya cara untuk meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, menjadi tidak relevan apabila suatu pembangunan dilakukan namun tidak mengubah kondisi sosial ekonomi masyarakat,” terangnya.
Menurut Sopian, yang menjadi kesalahan paradigma pembangunan ialah pembangunan kadang mensubordinasikan manusia sebagai bagian paling penting dalam ruang.
“Kita mengejar keindahan atau kebersihan namun luput melihat keadaan ekonomi warga disekitarnya. Dari banyak pembangunan kawasan wisata tidak sedikit yang mengalami kerugian sebagai warga sekitar,” cetusnya.
Dalam kajian sosiologi ruang Lefebvre, terang Sopian, bahwa praktik spasial akan mempengaruhi mentalitas masyarakat dalam ruang sosial.
“Kehadiran ruang wisata Pantai Merpati bisa disebut sebagai mode of production pemilik modal untuk melanggengkan dominasi atas ruang,” paparnya.
“Oleh karena itu, penataan ruang Pantai Merpati harus memberikan akses khusus pada warga yang akan direlokasi untuk kegiatan mata pencaharian mereka,” lanjutnya.
Sopian menegaskan, bahwa dalam program penataan ruang atau pembangunan akses masyarakat mesti yang paling utama dan dikedepankan.
“Perlu saya tegaskan bahwa akses menjadi bagian paling utama dalam kajian sosiologi pembangunan. Masalah – masalah kemiskinan yang terjadi hampir di seluruh penjuru dunia adalah kesenjangan akses setaip warga atas ruang dan fasilitas,” katanya
Sopian menjelaskan, pembangunan dengan cara menggusur tanpa relokasi yang layak justru akan menimbulkan persoalan sosial yang baru.
“Apabila pemerintah atau pihak terkait hanya melihat aspek ruang dalam proses relokasi ini maka justru itu akan menciptakan masalah baru.”
“Harusnya yang namanya relokasi sebaiknya didahului dengan penyediaan ruang barunya termasuk ekosistem sosial ekonominya. Jika itu tidak dilakukan maka hal itu menyalahi tujuan mulia pembangunan,” tukasnya. ***
