BULUKUMBA, RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID — Sebanyak lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tercatat mampu merealisasikan anggaran keuangan APBD tahun 2021 hingga diatas 98 persen.
Kelimanya adalah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar 99,18 persen, menyusul Satuan Polisi dan Pamong Praja dan Damkar sebesar 98,89 persen, terbesar ketiga Dinas Tanaman Pangan sebesar 98,61 persen. Terbesar keempat Diskominfo 98,20 persen dan terbesar kelima Dinas Penanaman Modal sebesar 98,15 persen.
Hal itu terungkap dalam rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Triwulan ke-4 Tahun 2021, akhir pekan lalu.
Rapat Monev ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Muh. Ali Saleng dan dihadiri oleh Forkopimda serta seluruh perangkat daerah di halaman kantor Bapelitbangda Jalan Kenari yang menerapkan protokol kesehatan, Jumat pekan lalu.
Dengan capaian realisasi keuangan dan fisik tahun anggaran 2021, Sekda Muh. Ali Saleng dalam sambutannya menyampaikan hingga Triwulan Keempat, secara umum sudah mencapai target maksimal.
“Secara keseluruhan realisasi keuangan sudah mencapai 90,04 persen. Sedangkan realisasi fisik mencapai 92,96 persen,” ungkapnya.
Olehnya, memasuki tahun anggaran 2022 pada Triwulan pertama ini, dia menekankan, agar melakukan akselerasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terutama percepatan proses pengadaan barang dan jasa sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, dan tidak terburu-buru.
“Jika tendernya lambat, maka pekerjaannya akan terburu-buru sehingga mempengaruhi rendahnya kualitas pekerjaan,” tambahnya lagi.
Dikatakan, pentingnya disiplin waktu pelaksanaan program, kegiatan tentu akan menjamin pelaksanaan fisik dan anggaran lebih optimal dengan kualitas yang lebih baik. Lebih lanjut, mantan Kadis Pariwisata ini mengungkapkan, permasalahan penyerapan anggaran dan realisasi fisik disebabkan oleh berbagai aspek, baik struktural, institusional maupun kultural. Untuk itu, percepatan pelaksanaannya perlu dibarengi dengan berbagai upaya.
“Jangan bekerja hanya untuk menggugurkan kewajiban, harus benar-benar memiliki dampak positif pada tata kelola pemerintahan dan pembangunan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda A Syamsul Mulhayat mengungkapkan permasalahan yang menyebabkan tingkat capaian keuangan dan kinerja/fisik belum mencapai target oleh karena scara umum pekerjaan fisik di OPD telah terlaksana sesuai dengan kontrak dan target waktu yang telah ditentukan, namun terdapat OPD yang melakukan pembatalan kontrak.
Selain itu, lanjutnya, terdapat kegiatan yang bersumber dari dana PHLN terlambat ditransfer dari pusat sehingga proses lelangnya terhambat.
“Faktor lainnya juga tidak tercapainya target PAD dari seluruh OPD pengelola, sehingga dana insentif tidak cair,” kata Syamsul Mulhayat. (Faj).
